Langgar PSBB, 190 Perusahaan Disegel Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta menyegel 190 perusahaan di wilayah DKI untuk sementara waktu.

Penyegelan ini lantaran perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, penyegelan ini dilakukan karena perusahaan tersebut tetap beroperasi padahal bukan sektor yang dikecualikan.

"190 perusahaan atau tempat kerja yang tidak dikecualikan namun tetap melakukan kegiatan usahanya telah dilakukan penghentian sementara kegiatannya. Ada 16.594 yang terdampak," ucap Andri saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2020).

Rinciannya, sebanyak 23 perusahaan pelanggar berlokasi di Jakarta Pusat, 47 di Jakarta Barat, 37 di Jakarta Utara, 25 di Jakarta Timur, dan 49 di Jakarta Selatan.

Selain perusahaan yang disegel sementara, ada 287 perusahaan yang tetap beroperasi karena mendapat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian.

Meski telah mendapatkan IOMKI, 287 perusahaan tetap dianggap melanggar PSBB karena tak menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Perusahaan-perusahaan ini pun diberi peringatan dan pembinaan.

Lalu, ada 668 perusahaan yang masuk kategori dikecualikan dalam PSBB dan boleh beroperasi namun diberi peringatan dan pembinaan.

Mereka masuk dalam kategori pelanggar karena belum melaksanakan seluruh protokol kesehatan terkait pencegahan penularan virus corona.

"Kita serahkan ke Kementerian Perindustrian untuk menerapkan sanksinya. Tugas kita hanya melakukan pembinaan dan pelaporan saja," kata dia.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, hanya ada 11 sektor yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB.

1. Sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan industri kesehatan, seperti produsen dan disinfektan tetap beroperasi.

2. Sektor pangan, yakni yang berkaitan dengan makanan dan minuman.

3. Sektor energi. Sektor ini terkait dengan air, gas, listrik, dan pompa bensin.

4. Sektor komunikasi, yakni jasa komunikasi maupun media komunikasi.

5. Sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, tetap diizinkan beroperasi.

6. Sektor logistik yang terkait dengan distribusi barang akan tetap berjalan seperti biasa.

7. Sektor perhotelan.

8. Sektor konstruksi.

9. Sektor industri strategis.

10. Sektor pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.

11. Sektor kebutuhan sehari-hari, seperti ritel, warung, dan toko kelontong yang menjual kebutuhan warga juga tetap beroperasi.