Salin Artikel

Pro Kontra Pekerja Tanggapi Wacana Ganjil Genap bagi Motor dan Mobil di Jakarta

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif disebutkan bila ganjil genap kemungkinan diberlakukan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nantinya akan memutuskan apakah memberlakukan ganjil genap bagi motor dan mobil di Jakarta mengacu pada angka kasus Covid-19.

Wacana tersebut mendapatkan berbagai komentar dari sejumlah orang yang kerap membawa kendaraan sendiri ketika berangkat ke kantor.

Misalnya, Intan Pratiwi (31). Karyawan swasta di Sudirman, Jakarta ini mengaku khawatir jika ganjil genap nantinya diterapkan.

Sebab tiap harinya, ia berangkat dan pulang kantor menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi yang dimilikinya hanya satu unit.

“Pasrah bingung berangkat ke kantor naik apa kalau ada ganjil genap, tekor juga kalau naksi terus. Enggak bisa bayangin saya,” ucap Intan kepada Kompas.com, Selasa (9/6/2020).

Menurut dia, lebih aman naik kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum di tengah pandemi Covid-19 ini.

Sebab jika naik kendaraan umum, ia khawatir berdesakkan dengan penumpang lainnya dan menimbulkan risiko tinggi penyebaran Covid-19.

Meski dibuat shift masuk kerja ke kantor, menurut Intan, tak membuat jumlah penumpang angkutan umum berkurang.

“Takut aja naik kendaraan umum kalau kapasitas dikurangi. Mungkin di busnya enggak desek-desekkan, tapi rebutan kendaraannya enggak kebayang,” ucapnya.

“Percuma kalau shift-shiftan beda jam kerja, tetep macet dan ribet rebutan kendaraan umumnya,” tambah Intan.

Beda halnya dengan Leony (26), karyawan swasta di kawasan Dukuh Atas, Jakarta. Ia mengaku tak mempermasalahkan jika ganjil genap diterapkan di Jakarta pada masa pandemi ini.

Pasalnya, dia punya dua mobil dengan pelat nomor ganjil dan genap.

“Kalau saya kebetulan bisa ngikuti kondisi ganjil genap. Mobil di rumah ada yang ganjil ada juga yang genap, bisa bergantianlah istilahnya,” ucap Leony.

Namun, ia mengaku ogah naik kendaraan umum di masa pandemi Covid-19 ini. Sebab khawatir tingginya risiko penyebaran Covid-19 di transportasi umum.

Apalagi di rumah ia memiliki orangtua yang umurnya 50 tahun ke atas yang riskan tertular Covid-19.

“Kita enggak tahu bahwa di kendaraan umum apakah benar-benar orang yang memang sehat-sehat aja atau OTG, terus kita jadi carrier ke orang di rumah. Orangtua kita juga usianya udah di atas 50. Takutnya saya kuat, orangtua saya yang rawan,” kata Leony.

Menurut Leony, semenjak PSBB transisi, banyak masyarakat yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah dan menimbulkan kemacetan.

Sehingga memang diperlukan ganjil genap untuk membatasi orang berpergian.

“Sebetulnya lebih bagus dibuat ganjil genap itu motor. Karena kalau diitung jumlahnya motor dan mobil, lebih banyak persentase motor di jalan raya. Kalau motor diterapkan ganjil genap kan bisa ngurangi setengah kemacetan di Jakarta,” kata Leony.

Kekhwatiran juga dirasakan Mita (24), pekerja swasta di kawasan Jakarta Timur.

Ia naik kendaraan pribadi ke kantor selama pandemi Covid-19. Menurut dia, jika ganjil genap diterapkan, maka makin banyak masyarakat menggunakan kendaraan umum.

Sebab tak semua orang punya kendaraan pribadi lebih dari satu dengan pelat nomor ganjil dan genap.

“Saya enggak setuju banget kalau diberlakuin ganjil genap. Jika ini diberlakukan sama aja Pemerintah nyerahin kita sama Corona pelan-pelan. Padahal kita udah aware banget sama badan dan social distancing,” ucapnya.

“Kan enggak semua kendaraan umum dan penumpang yang lain peduli bersih atau bisa dipercaya jaga jarak dengan baik,” tambah Mita.

Ia tak masalah macet-macetan di jalan dibanding harus naik kendaraan umum.

Bahkan, dia bersikeras jika nantinya ganjil genap diterapkan, ia akan tetap bawa kendaraan pribadi.

“Kalau itu sampai terjadi, ya bakal bandel bawa mobil sih. Soalnya masih takut banget naik transportasi umum. Enggak apa-apa macet tapi terjaga jaga jaraknya,” kata Mita.

Jika memang Pemerintah menerapkan ganjil genap, Mita menyarankan harus menambah transportasi umum lebih dulu.

Sebab akan banyak yang beralih menggunakan transportasi umum jika ganjil genap diterapkan.

“Ya kalau ganjil genap diterapkan, Pemerintah harus siap nyediain transportasi lebih buat masyarakat. Atau Pemerintah mau kasih uang lebih pekerja untuk naik taksi online maupun kantor siapkan antar jemput,” tutur dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/09/11100021/pro-kontra-pekerja-tanggapi-wacana-ganjil-genap-bagi-motor-dan-mobil-di

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke