Salin Artikel

Komisi E DPRD Desak Pemprov DKI Tarik Commitment Fee Formula E 31 Juta Poundsterling

Hal ini diungkapkan para anggota Dewan saat rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E di Jakarta.

"Kita kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu karena kita lagi butuh dana. Tidak mungkin Formula E-nya bisa dilaksanakan. Tapi kan memang prosesnya tidak segampang kita minta uang ke orangtua kita langsung dikasih," ucap Iman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/6/2020).

Komisi E menyarankan agar Jakpro memastikan apakah Formula E masih bisa diselenggarakan walaupun pandemi Covid-19 sudah berakhir.

Dispora dan Jakpro mengaku akan mengkaji dan mempelajari usulan dari Komisi E tersebut.

"Pelajari dulu MoUnya, terus denda atau apa. Dia akan mencoba iya kan, tapi kita minta mereka pelajari dulu ini masih possible enggak untuk dilanjutkan," kata dia.

Bila commitment fee ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan atau atas izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tentunya dengan seizin gubernur kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya ekonominya impossible lah dalam kondisi kayak begini. Lagi mempelajari diskusi lagi dengan pak gubenur. Karena keputusannya itu kan di pak gub bukan jakpro," tuturnya.

Pemprov DKI sudah membayar commitment fee mencapai 31 juta poundsterling.

Rinciannya adalah 20 juta poundsterling untuk penyelenggaraan Formula E 2020 dan 11 juta poundsterling (pembayaran termin pertama) untuk penyelenggaraan 2021.

Sejumlah anggota Dewan dari berbagai fraksi di Komisi E DPRD DKI Jakarta sebelumnya kompak meminta panjar sebagai bentuk komitmen menjadi tuan rumah Formula E untuk ditarik hingga 100 persen.

Penyelenggaraan balapan mobil listrik itu juga diminta ditunda untuk 2021.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, balapan mobil listrik tersebut sebaiknya dihentikan dahulu.

Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta diminta tidak usah memikirkan penyelenggaraan pada tahun 2021.

"Sekarang pikirkan uang puluhan juta poundsterling bagaimana bisa ditarik. Uang saat ini dibutuhkan untuk sembako masyarakat di tengah paparan Covid-19. Sensitivitas kita dibutuhkan saat masa pandemi saat ini," kata Jhonny saat rapat.

Anggota Komisi E lainnya, Merry Hotma, juga menilai lebih baik Formula E dibatalkan dengan pertimbangan kondisi perekonomian global masih belum stabil akibat pandemi Covid-19.

Dengan pertimbangan tersebut, legislator dari PDI Perjuangan itu meragukan turis-turis asing dapat datang ke Indonesia pada tahun 2021, meski wabah misalnya akan berakhir pada tahun 2020.

Padahal, tujuan penyelenggaraan balap ini untuk menarik minat wisatawan datang ke Jakarta.

"Apakah mungkin ada orang asing yang akan datang ke Indonesia untuk menonton Formula E dalam kondisi begitu? Mungkin sampai 2023 ekonomi dunia akan merangkak, saya pikir enggak mungkin datang menonton. Makannya, kami minta ini dibatalkan karena enggak akan tercapai (tujuannya menarik wisatawan)," kata Merry.

Dalam kesempatan ini, Merry juga meminta kepada DKI untuk menarik uang panjar atau commitment fee yang sudah diserahkan kepada FEO sebesar 31 juta poundsterling.

Menurut dia, lebih baik anggaran tersebut untuk perbaikan ekonomi warga Jakarta akibat dampak Covid-19.

"Sebaiknya acara dibatalkan dan uang dikembalikan untuk kepentingan rakyat," tutur Merry.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, sepengetahuannya di berbagai negara yang mengadakan ajang balap Formula, mereka tidak memakai anggaran negara atau daerah sendiri.

Dana yang dipakai dari sponsor yang ada di negara tersebut tanpa mengorbankan uang rakyat melalui APBD.

"Bagaimana tanggung jawab kita pada rakyat terhadap dana ini? Kami minta dana dikembalikan dan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat,” kata Idris.

Di lain pihak, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Zainal yang mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan Formula E pada 2020 ini.

"Kami akan melakukan kajian-kajian dan masukan dari Dewan untuk dievaluasi," ucap Zainal.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/18/09351721/komisi-e-dprd-desak-pemprov-dki-tarik-commitment-fee-formula-e-31-juta

Terkini Lainnya

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

Megapolitan
Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Megapolitan
Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Megapolitan
Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Megapolitan
Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Megapolitan
Heru Budi Usul Bangun 'Jogging Track' di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Heru Budi Usul Bangun "Jogging Track" di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Megapolitan
Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Megapolitan
6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

Megapolitan
Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Megapolitan
Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Megapolitan
Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Megapolitan
Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Megapolitan
DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Megapolitan
Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke