Antara Lawan dan Kawan, Wali Kota-Wawali Kota Depok yang Akhirnya Pecah Kongsi pada Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Desas desus pecah kongsi antara Wali Kota Depok Mohammad Idris dan wakilnya, Pradi Supriatna, akhirnya menunjukkan titik terang.

Mereka berdua mantap berpisah pada Pilkada Depok tahun 2020.

Pradi yang notabene kader Partai Gerindra secara resmi memperoleh rekomendasi untuk berkoalisi dengan kader PDI-P, Afifah Aliyah, pada Pilkada Depok.

Rekomendasi tersebut diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Jumat (17/7/2020), setelah direkomendasikan oleh kader partai dari tingkat kota dan provinsi.

Pradi pun menanggapi hasil rekomendasi itu dengan santai.

Dia menilai rekomendasi itu merupakan hasil komitmen kedua partai sejak lama. 

Meskipun demikian, DPP Partai Gerindra hingga hari ini belum menerbitkan surat keputusan pencalonan Pradi-Afifah di Depok.

"Saya sebagai pengurus partai dan ketua DPC partai di Depok tentunya sangat memahami. Kami ikuti dari mulai penjaringan sejak Oktober sampai Januari, ada beberapa nama yang terdaftar dan kami ikuti prosedur itu termasuk saya pribadi," kata Pradi, Jumat sore.

"Kami sangat hafal fase demi fase dan waktu demi waktu, sampai dengan tingkat DPD di provinsi. Bahkan Ibu Afifah hadir di pleno DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat," tambahnya.

Sependapat dengan Pradi, Afifah menganggap hasil rekomendasi itu sebagai amanah baginya.

"Ini amanat berat yang diberikan, apalagi kalau kami menang, itu lebih berat karena kami harus mengayomi semua warga Depok," ujar Afifah, Jumat.

"Buat saya, rekomendasi ini bukan sesuatu yang harus diraih, tetapi ini adalah sesuatu yang diamanahkan," tambah dia.

Idris dan Pradi, antara lawan dan kawan

Sebelum pecah kongsi pada Pilkada Depok 2020, Idris dan Pradi berpasangan pada Pilkada 2015.

Mereka diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.

PKS mengusung Idris menjadi calon wali kota depok menggantikan kader PKS lainnya, yakni Nur Mahmudi, yang merupakan wali kota Depok kala itu.

Idris merupakan kalangan non-partai yang lekat dengan citra pendakwah dan memang dikenal dekat dengan PKS.

Sementara itu, Gerindra belum dapat mengusung kadernya sebagai calon wali kota Depok karena tak memiliki cukup kursi di DPRD Kota Depok.

Sebuah partai politik wajib mendapatkan minimal 10 kursi di parlemen untuk mengusung calon pada Pilkada Depok.

Oleh karena itu, Gerindra memutuskan berkoalisi dengan PKS dan rela menjadikan Pradi sebagai wakil wali kota, berpasangan dengan Idris.

Mereka pun bertarung melawan pasangan Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi yang diusung PDI-P dan Golkar.

Idris-Pradi kala itu menang telak dengan perolehan 411.367 atau 61,91 persen suara, sedangkan pasangan Dimas-Babai meraup 253.086 atau 38,19 persen suara.

Koalisi Tak Berjalan Mulus

Memasuki dunia pemerintahan, Idris-Pradi menunjukkan hubungan yang tidak harmonis.

Kerenggangan keduanya semakin terlihat dari jauhnya hubungan antara PKS dan Gerindra selama menjalankan pemerintahan.

Gerindra kerap merasa Pradi tak dilibatkan dalam pembuatan keputusan di Kota Depok.

Teranyar, Pradi tak dimasukkan oleh Idris ke dalam jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok yang berisi pejabat-pejabat di Pemkot Depok.

Saat itu, Pradi memang telah mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon wali kota Depok di internal Gerindra.

Oleh karena itu, Gerindra mantap memutuskan pecah kongsi dengan PKS pada Pilkada 2020.

Berbekal 10 kursi, partai besutan Prabowo Subianto itu memutuskan merapat ke PDI-P, rivalnya pada Pilkada Depok 2015.

Gerindra dan PDI-P memutuskan bersatu untuk melawan kekuatan PKS yang telah berkuasa di Depok selama 15 tahun terakhir.

"Kalau Gerindra, kami sudah tidak mau kalau dengan PKS. Makanya kami sudah tidak berkomunikasi dengan PKS," ujar Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok Hamzah, Kamis (2/7/2020).

"Kan sudah pernah (koalisi dengan PKS) dan sudah pernah dikhianati. Buat apa kami, masak mau dibohongi dua kali," tambahnya.

Poros baru lawan petahana

Gerindra dan PDI-P keluar dari konstelasi kekuatan politik di Depok sebagai poros oposisi.

Kedua partai didukung partai-partai lain dengan perolehan di bawah lima kursi, yakni Demokrat, PKB, PAN, dan PPP.

Mereka mantap melawan poros petahana di permintahan, yakni PKS, yang mendapatkan 12 kursi di parlemen dan telah berkuasa tiga periode.

Gerindra dan PDI-P menargetkan kemenangan dengan perolehan 60 persen suara dalam pemilihan nanti.

"Gerindra maupun PDI-P adalah partai kader. Kami kaderisasinya cukup jelas dan memang itu selalu dimulai tiap tahun, mesin partai kami mulai bergerak," kata Hamzah, kemarin.

"Instruksi dari ketua umum (Gerindra) maupun ketua umum PDI-P sama, kami harus menang mutlak 60 persen dari jumlah suara sah nanti," tambah dia.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris DPC PDI-P Kota Depok Ikravany Hilman mengatakan, selama ini, Kota Depok hanya dikuasai PKS.

Dia menganalogikan bahwa selama 15 tahun terakhir, Kota Depok dikelola secara autopilot di bawah kekuasaan PKS.

Autopilot merupakan istilah yang sering dipakai dalam sistem transportasi, khususnya penerbangan, di mana secara otomatis kendaraan/pesawat terbang melaju tanpa banyak campur tangan pilot/pengemudi di balik kabin.

"Kalau ini dibilang subjektif tidak kenapa-kenapa, walaupun saya akan berusaha objektif. Depok selama ini berkembang menjadi kota yang dikelola dengan autopilot dan ini sudah dibenarkan oleh berbagai narasumber," ujar Ikravany, kemarin.

"Saya setuju dengan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Depok ini adalah kampung yang gagal menjadi kota," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia yakin PDI-P bersama Gerindra akan mampu menggempur hegemoni PKS di Pilkada Depok 2020, walaupun Pradi merupakan wakil wali kota Depok dalam pemerintahan yang disebut autopilot saat ini.

Bagaimana nasib Idris di Pilkada 2020?

Pergerakan Idris jelang Pilkada 2020 belum terlihat jelas. Bahkan, Idris dikabarkan tak dilirik partai mana pun dalam Pilkada Depok 2020.

Idris menanggapi santai desas-desus yang beredar tentang dirinya tersebut.

Dia tetap kekeh tak mencalokan diri lewat jalur independen dan menilai dukungan partai politik masih jadi kendaraan terbaik baginya untuk berkuasa lagi.

"Yang penting, kendaraannya bagus, lulus uji KIR, bagus, enak, nyaman. Biar kendaraan lama, harus lulus. Kendaraan baru juga harus lulus KIR," kata Idris pada Maret lalu.

Sejak awal tahun, PKS menyatakan bakal memprioritaskan tiga kadernya untuk bertarung di Pilkada Depok 2020.

Hal itu membuat status Idris sebagai kalangan non-partai dan dekat dengan PKS jadi menggantung.

Meskipun demikian, Presiden PKS Sohibul Iman mengaku tak menutup peluang bakal mencalonkan nama lain di luar kader PKS pada Pilkada Depok 2020.

Baru-baru ini, Idris dengan percaya diri menyatakan bakal dideklarasikan oleh PKS untuk berkontestasi di Pilkada Depok.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pada waktunya, saya akan deklarasi dengan pasangan. Dukungan dari lima partai, yaitu (koalisi) tertata plus PKS. Harus deklarasi nanti kalau sudah selesai semua," kata Idris, Kamis (16/7/2020).

"Jadi, insya Allah saya juga termasuk yang katanya mendapatkan 'kendaraan'. Baru katanya. Dalam waktu dekat, insya Allah akan diumumkan," ungkapnya.