Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, ada sejumlah program penanggulangan banjir yang akan dikerjakan seperti pembangunan polder pengendali banjir, perbaikan pompa pengendali banjir.

Kemudian, pengerjaan waduk, peningkatan kapasitas sungai dan drainase, hingga pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Program-program ini bakal dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan anggaran pinjaman tersebut.

Program pertama, yaitu polder pengendali banjir. Polder merupakan sistem drainase berbentuk sebidang dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul.

Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan polder di tahun 2020 sebesar Rp 183 miliar, tahun 2021 Rp 443 miliar, dan tahun 2022 Rp 160 miliar. Bila ditotal menjadi Rp 785 miliar.

"Rencananya, kita akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, di Teluk Gong, di Green Garden, di Mangga Dua, di Marunda, di Pulomas, dan di kamal," ucap Juaini dalam rapat pengendalian banjir yang ditayangkan akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).

Kemudian, anggaran sebesar Rp 333 miliar untuk revitalisasi atau memperbaiki pompa pengendali banjir.

Dinas SDA akan mengganti pompa yang tak lagi bekerja secara maksimal untuk memompa air karena termakan usia.

"Seluruh perbaikan pompa baru bisa kita selesaikan timeline 2021 sampai 2030, dengan rincian per tahun dapat mengganti 30 unit pompa," kata dia.

Pemprov DKI juga akan kembali mengerjakan program pembangunan waduk yang akan menghabiskan anggaran Rp 229 miliar pada tahun 2020, Rp 136 miliar pada tahun 2021, dan Rp 471 miliar di tahun 2021, dan Rp 180 miliar di tahun 2022.

Jika ditotal maka menjadi Rp 1,01 triliun.

Waduk yang akan dilanjutkan pembuatannya, yakni waduk Brigif, waduk Pondok Rangon, Waduk Lebak Bulus, Waduk Cimanggis, Waduk rambutan, dan waduk Sunter Selatan.

Kemudian, program lainnya adalah peningkatan kapasitas sungai dan drainase (normalisasi).

Pengerjaan proyek normalisasi sebenarnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara, tugas Pemprov DKI hanyalah pembebasan lahan.

Lokasi pembebasan lahan tersebut di sepanjang Kali Angke, Kali Pesanggrahan, kali Sunter, kali Ciliwung, dan Kali Jati Kramat.

"Untuk pengadaan lahannya di tahun 2020 ini, kita mengajukan anggaran Rp 552 miliar, di 2021 Rp 1,1 triliun, dan di 2022 Rp 404 miliar," terang Juaini.

Selain itu, ada pembangunan NCICD atau proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.

Namun pembangunan tersebut diperkirakan baru akan dikerjakan ada tahun 2021.

"Untuk tahun ini kita masih perencanaan. Pembangunan fisiknya kita akan kerjakan di tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp 50 miliar," tutur Juaini.

Terakhir adalah program pengadaan alat bantu pengendalian banjir atau flood supporting information system.

Pada tahun 2020, DKI akan membeli alat ukur curah hujan di 10 lokasi dan tahun 2021 di 35 lokasi, alat pengukur debit di 13 aliran kali, dan membeli CCTV di tahun 2020 di 20 lokasi dan tahun 2021 di 40 lokasi.

Untuk program ini, DKI mengajukan anggaran 2020 ini sebesar Rp 1,6 miliar dan ditahun 2021 sebesar Rp 4 miliar.

"Jadi, total keseluruhan anggaran yang diajukan untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022 berjumlah total Rp 5,2 triliun sekian," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian sebesar Rp 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan sebesar Rp 8 triliun untuk tahun 2021.

Pinjaman ini untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.