Pengamat Anggap Wajar Kemarahan Publik kepada Anies dan Pejabat Lain karena Biarkan Kerumunan FPI

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap wajar bila publik menumpahkan kegeraman kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai imbas rangkaian hajatan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang menciptakan kerumunan.

Ia menilai, sorotan publik kepada Anies terjadi karena ada perbedaan perilaku yang mencolok.

"Bukan hanya Anies, tentu saja, tapi memang Anies bertanggung jawab. Kalaupun toh mau disalahkan, ya Anies bisa disalahkan karena Anies tidak segalak dan tidak setegas biasanya," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/11/2020).

"Kan Anies selama ini dinilai sebagai gubernur yang paling ngotot untuk melakukan lockdown, bahkan sempat ingin menarik rem darurat, tapi giliran pernikahan sama acara Maulid Nabi tidak punya sikap. Jadi wajar bila disalahkan," jelasnya.

Meski demikian, Adi tak sependapat jika kesalahan sepenuhnya ditimpakan kepada Anies.

Sebab, faktanya, kerumunan akibat kepulangan Rizieq sejak pekan lalu terjadi bukan hanya di DKI Jakarta.

Mula-mula, Rizieq disambut simpatisannya di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, tanpa antisipasi oleh aparat terhadap membeludaknya massa yang sampai memblokade jalan tol hingga mengganggu jadwal penerbangan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan sempat menyambangi Rizieq ketika ia tiba di Tanah Air.

Rizieq kemudian membuat beberapa hajatan di Jakarta yang tentu saja dihadiri kerumunan simpatisannya.

Dalam pesta pernikahan putrinya, Shafira Najwa Shihab, bahkan polisi menutup Jalan KS Tubun, tempat diselenggarakannya hajatan.

BNPB juga turut membagikan puluhan ribu masker untuk para hadirin hajatan itu.

Simpatisan Rizieq pun sempat memenuhi Jalur Puncak ketika junjungan mereka hendak mengisi ceramah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (13/11/2020).

Lebih dari itu, urusan antisipasi kerumunan juga menjadi tanggung jawab aparat lainnya.

"Semua pihak yang bertanggung jawab menegakkan protokol kesehatan salah, karena tidak tegas menindak pelanggaran yang dilakukan oleh HRS (Rizieq) dan kawan-kawan, bukan hanya Anies tentu saja walau memang Anies bertanggung jawab," ungkap Adi.

Ia memberi contoh, selama ini pemerintah berbusa-busa memopulerkan istilah protokol kesehatan.

Segelintir aktivitas warga yang dianggap melanggar protokol kesehatan pun dikenakan sanksi.

Bahkan, sebuah video pernah viral di media sosial bagaimana polisi pernah memaki-maki warga yang menggelar hajatan perkawinan.

"Aparat kepolisian dan menteri terkait selama ini paling agresif mengimbau terkait pentingnya prootkol kesehatan, bahkan pelanggarnya diancam sanksi pidana dan lain-lain," kata Adi.

"Tapi, kok dalam konteks ini semua pihak terkait nyaris tidak berkutik dan tidak ada yang berani menindak tegas. Jadi wajar jika terjadi spekulasi belakangan," pungkasnya.