Tsamara: Dimusuhi karena Jaga Uang Rakyat adalah Kehormatan PSI

Dia menilai, aksi walk out yang dilakukan adalah sebuah kehormatan bagi PSI.

"Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan," ujar Tsamara dalam akun Twitter-nya @TsamaraDKI, Selasa (15/12/2020).

"Risiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji & tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp 700 juta per bulan," kata Tsamara.

Adapun sebelumnya, sejumlah anggota DPRD melakukan aksi walk out meninggalkan ruang rapat saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan, Senin (14/12/2020).

Aksi ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.

Jamaludin mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI. Namun, keputusan Fraksi PSI untuk menyetujui RKT dibantah oleh DPW PSI.

Jika pandangan umum dari fraksi PSI belum disetujui oleh DPW PSI, Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.

Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.

Kanak-kanak

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai para anggota DPRD DKI Jakarta telah menunjukkan sikap yang kekanak-kanakan.

"Cara fraksi-fraksi DPRD DKI menyikapi PSI dengan kompak walk out sebelum pembacaan pandangan PSI pada rapat paripurna DPRD tentu saja terlihat kekanak-kanakan. Apalagi keputusan untuk walk out itu dilakukan sebelum mendengarkan apa yang menjadi sikap PSI," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin.

Lucius menilai, sikap para anggota DPRD DKI itu semakin menunjukkan bahwa selama ini mereka memang berkomplot untuk berupaya menaikkan gaji dan tunjangan melalui Rencana Kerja Tahunan 2021.

Namun, rencana mereka terhalang oleh sikap PSI yang menolak kenaikan gaji. Akibatnya, mereka kompak melampiaskan kekesalannya pada PSI.

"Semakin kelihatan bahwa kekompakan fraksi-fraksi dalam menyepakati RKT adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan penuh nafsu besar untuk mendapatkan tunjangan fantastis," katanya.

Ia juga mempertanyakan alasan fraksi di DPRD DKI perlu keroyokan untuk menghadapi fraksi kecil seperti PSI. Padahal, PSI partai baru dan hanya memiliki total 8 kursi di Kebon Sirih.

Suara PSI sebenarnya dengan mudah bisa diabaikan dan fraksi lain tidak perlu sampai melakukan aksi protes berupa walk out dari ruang sidang.

Namun, ia menduga hal ini memang bentuk spontan karena kekecewaan mereka batal naik gaji dan tunjangan.

"Fraksi-fraksi stres dengan kekencangan PSI yang jujur menyampaikan ke publik (kenaikan soal gaji dan tunjangan). Dan ekspresi stres itu yang nampaknya memicu kekompakan fraksi-fraksi untuk sama-sama meninggalkan ruang sidang hingga PSI sendirian di ruangan," ujarnya.