F-Gerindra: Jangan Anggap Walk Out sebagai Sesuatu yang Diskenariokan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka mengatakan, aksi meninggalkan ruang rapat (walk out) saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna merupakan sikap pribadi dari anggota Dewan.

Anggota Dewan yang keluar memiliki alasan tersendiri dan tidak bisa diasosiasikan sebagai perintah atau pandangan dari fraksi.

Fraksi Gerindra pun juga tidak pernah menginstruksikan anggotanya untuk walk out saat PSI akan membacakan pandangan umum fraksinya.

"Jadi jangan ini dikatakan bahwa sebagai sesuatu yang sudah diskenariokan. Karena dari kami dari Gerindra tidak menginstuksikan kepada seluruh anggota fraksi untuk melakukan walk out, tidak ada," kata Andyka kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Dia menjelaskan, tidak semua anggota fraksinya yang hadir secara fisik dalam rapat tersebut keluar lantaran menolak pandangan umum yang akan disampaikan oleh PSI.

"Sempat ikut keluar juga walk out, tapi kan keluarnya beda-beda. Artinya ada yang keluar karena mau ngerokok, karena mau buang air kecil, ada yang keluar karena memang punya sikap yang sama," kata Andyka.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin sebelumnya mengatakan aksi walk out dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan anggota lain terlebih dahulu.

"Tidak, jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya aja. Karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu, apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat," kata Jamaludin.

Aksi walk out ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.

Jamaludin mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI.

Namun, keputusan Fraksi PSI untuk menyetujui RKT dibantah oleh DPW PSI sendiri. Itulah sebabnya jika pandangan umum dari fraksi PSI belum disetujui oleh DPW PSI, Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.

Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.

Akan tetapi aksi ini tidak berjalan hingga selesainya rapat paripurna. Sesaat setelah Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad rampung membacakan pandangan umum Fraksi PSI, para anggota Dewan yang sebelumnya keluar kembali memasuki ruangan.

Ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya, para anggota DPRD yang walk out kembali menduduki kursi mereka.

Saat dihubungi secara terpisah, Jamaludin menjelaskan, aksi walk out ini bukan merupakan sikap partai, melainkan merupakan keputusan pribadi.

"Saya di sini mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Namanya saya keluar ya mungkin mereka juga (mengikuti)," ujar Jamaludin.

Dia berujar, aksi walk out dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan anggota lain terlebih dahulu.

"Tidak, jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya aja. Karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu, apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat," kata Jamaludin.