Rencana Rem Darurat Jakarta yang Bikin Pengusaha Bergidik dan Krisis di Baliknya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Rem darurat jadi pilihan terakhir yang harus diambil Pemprov DKI Jakarta apabila laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta tidak bisa dibendung.

Beberapa indikator sudah menunjukan kalau saat ini DKI Jakarta mulai mengalami krisis kesehatan.

Salah satunya adalah tingkat keterisian fasilitas kesehatan untuk mereka yang terpapar Covid-19. Data yang dipublikasikan Pemprov DKI Jakarta untuk ketersediaan fasilitas ruang isolasi pada 20 Desember lalu menunjukan sudah terisi sampai dengan 85 persen.

Dari 6.663 tempat tidur, sudah ada 5.691 tempat tidur isolasi yang digunakan. Begitu juga tempat tidur ICU di 98 RS rujukan Covid-19 di Jakarta yang terisi 80 persen, dari 907 tempat tidur, sudah terisi 722.

Data tersebut berbarengan dengan catatan kasus aktif pada 20 Desember yang masih di angka 11.211 pasien.

Hingga 28 Desember, Pemprov DKI Jakarta belum mengunggah informasi terbaru terkait ketersediaan fasilitas tersebut, padahal pasien aktif sampai dengan 28 Desember sudah jauh meningkat menjadi 14.500 pasien.

Blak-blakan kekurangan tenaga kesehatan

Krisis kesehatan tersebut tidak hanya terlihat dari fasilitas kesehatan yang kini informasinya tak muncul lagi di sosial media dan situs milik Pemprov DKI Jakarta.

Tetapi juga tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang jumlahnya masih jauh dari kata ideal.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI saat ini kekurangan ribuan tenaga kesehatan untuk penanganan Covid tersebut.

Pemprov DKI Jakarta sudah meminta penambahan jumlah tenaga medis sebanyak 2.767 tenaga kesehatan ke Kementerian Kesehatan.

"Kami juga baru-baru ini sedang, sudah mengajukan juga ke Kementerian Kesehatan terkait adanya perlu penambahan 2.767 tenaga kesehatan," ujar Ariza saat ditemui di Balaikota Senin (28/12/2020) malam.

Padahal, kata Ariza, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki tenaga kesehatan sekitar 40 ribu orang. Namun dengan penambahan laju kasus yang masih tinggi, penambahan tenaga kesehatan dirasa perlu.

"Jadi ini terus kami tingkatkan sesuai dengan fakta dan data yang ada," kata Ariza.

Tarik rem darurat jika kasus terus meningkat

Ariza menegaskan, rem darurat untuk memperketat kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta akan dilakukan apabila kasus aktif terus meningkat.

"Kalau nanti memang sudah melebihi standarnya terkait R not-nya (angka reproduksi) kasus aktif dan lain semuanya, ya bisa saja emergency break ditarik kembali," kata Ariza.

Meski demikian, lanjut Ariza, keputusan akan dibuat setelah melakukan koordinasi dan sinergi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan Satgas Pemerintah Pusat.

Begitu juga dengan pendapat para ahli di bidang epidemiologi, ekonomi dan beberapa ahli terkait dampak lanjut kasus Covid-19.

Dia mengatakan selain kemungkinan untuk menarik rem darurat, ada juga kemungkinan kebijakan PSBB tetap pada masa transisi apabila kasus Covid-19 tidak memburuk.

Begitu juga dengan kemungkinan akan ada pelonggaran, namun pelonggaran hanya bisa diterapkan apabila kasus Covid-19 di Jakarta sudah sangat jauh membaik.

"Dan kalau semakin baik lagi, bisa saja ada pelonggaran. Jadi semua keputusan itu sangat tergantung pada fakta dan data," tutur Ariza.

Pengusaha bergidik mendengar "rem darurat"

Mendengar kembali kata "rem darurat" membuat para pengusaha di DKI Jakarta ikut angkat bicara lantaran khawatir dunia usaha mengalami tekanan hebat karena kebijakan tersebut.

Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kebijakan rem darurat membuat pengusaha frustrasi.

Sarman meminta Pemprov DKI Jakarta bijak dalam menerapkan kembali PSBB ketat dan rem darurat agar tidak membebani pelaku usaha.

"Karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk, nyaris frustrasi," ucap Sarman.

Kebijakan tersebut bukan hanya membuat pengusaha makin frustrasi, tetapi juga akan menurunkan rasa optimisme pengusaha memasuki tahun 2021.

Bisa tambah PHK dan melumat UMKM

Sarman juga mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran apabila Pemprov DKI Jakarta kembali menarik rem darurat.

Menarik rem darurat dan memperketat kembali pembatasan sosial berskala besar, kata Sarman, juga akan merontokkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang baru saja mencoba bangkit di tengah pandemi Covid-19.

"Jika kebijakan (rem darurat) ini kembali diberlakukan berpotensi akan menaikkan terjadinya angka PHK dan semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup," ucap Sarman.

Sarman mengatakan, apabila hal tersebut terjadi, maka beban sosial pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta kembali akan bertambah.

Tidak hanya itu, rem darurat juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional. Karena Jakarta menyumbang 17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 juga berpotensi akan tetap minus," ucap Sarman.

Pemprov DKI diminta mencari jalan tengah

Sarman mengatakan, saat ini pengusaha berharap Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan secara cermat dan matang untuk menarik rem darurat.

Khususnya kecermatan di bidang ekonomi dan dunia usaha mengingat kondisi perekonomian di Jakarta yang saat ini masih di angka minus.

"Ini memang kondisi dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta pilihan yang sulit tapi harus di putuskan," tutur dia.

Sarman berharap Pemprov DKI Jakarta punya pilihan lain seperti terus melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas pada pelanggar protokol kesehatan.

Juga dengan cara melobi Pemerintah Pusat agar Pemprov DKI bisa menjadi skala prioritas program vaksin Covid-19.

"Mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian Nasional," kata Sarman.