PSBB Transisi Diperpanjang, Anggota DPRD DKI: Masyarakat Sudah Tidak Memperhatikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menilai perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi sudah tak jadi perhatian masyarakat.

Masyarakat dinilai sudah cuek dengan perpanjangan PSBB transisi yang dinilai tak memiliki dampak apapun dalam penanganan Covid-19.

"Masyarakat juga sudah enggak pernah memperhatikan itu. Mau transisi kek, mau apa segala macam, orang sudah tidak memperhatikan itu," tutur Johnny saat dihubungi melalui telepon, Senin (4/1/2021).

Johnny menilai Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PSBB Transisi sebagai bentuk ketidakseriusan dalam penanganan Covid-19. Padahal, lanjut Johnny, Pemprov DKI Jakarta bisa lebih keras dalam menuntaskan dan menekan penyebaran kasus Covid-19.

"Kenapa untuk bidang yang lain pemerintah itu mau bekerja keras untuk lebih," kata Johnny.

Dia kemudian mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membuat pendekatan-pendekatan baru agar masyarakat bisa lebih disiplin terhadap kebijakan pencegahan Covid-19.

"Pola pendekatan masih pola dulu, harus ada dong sebuah tindakan inovasi baru yang ditanamkan pemerintah kepada masyarakat," ucap Johnny.

Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang PSBB transisi sampai dengan 17 Januari 2021 mendatang.

Dia berdalih data yang didapat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan FKM UI masih menunjukan DKI Jakarta bisa memberikan kelonggaran di beberapa sektor.

"Berdasarkan penilaian dari BNPB maupun FKM UI, kami memutuskan untuk memperpanjang PSBB Masa Transisi hingga 17 Januari 2021," kata Anies.

Penilaian indikator dari BNPB, DKI Jakarta memiliki nilai risiko sedang per 27 Desember 2020 yang sebelumnya risiko tinggi pada 20 Desember 2020.

Sedangkan penilaian dari FKM UI adalah 59 per 2 Januari 2021. Jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya mengalami penurunan, yaitu skor 61 pada 19 dan 26 Desember.