Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

BEKASI, KOMPAS.com - Kota Bekasi kembali ditetapkan menjadi zona merah Covid-19 pada pekan ini.

Ini merupakan kali kedua Kota Bekasi berstatus zona merah. Kota Bekasi pertama kali jadi zona merah Covid-19 pada November 2020.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Bekasi menjadi zona merah lagi lantaran jajarannya aktif melakukan pelacakan atau tracing terkait kasus positif Covid-19.

Meskipun demikian, dia mengeklaim, angka kesembuhan pasien Covid-19 di wilayahnya juga tinggi.

"Kita jangan lihat zona merahnya, tetapi pertama dilihat angka kesembuhannya dan kedua rendahnya angka kematian," kata pria yang akrab disapa Pepen itu, Selasa (19/1/2021).

Tak hanya itu, politisi Partai Golkar itu juga mengeklaim telah menerapkan aturan mengenai protokol kesehatan melalui Perda Covid-19 yang belum lama disahkan.

Oleh karena itu, Pepen mengimbau warganya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah.

Selain itu, warga yang mengalami gejala Covid-19 juga diminta segera rapid test dan swab test.

"Kami tracing, preventif terus kami melakukan sosialisasi termasuk law enforcement terhadap perda tentang ATHB masyarakat produktif aman Covid-19," kata Pepen.

Untuk diketahui, jumlah kasus Covid-19 di Kota Bekasi tercatat sebanyak 19.344 kasus hingga Senin (18/1/2021).

Rinciannya, 1.588 pasien masih dirawat, 17.429 orang sudah sembuh, dan 327 pasien positif Covid-19 meninggal dunia.

Enam wilayah Jabar masuk zona merah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya menyebutkan, ada enam daerah di Jabar yang masuk kategori zona merah Covid-19.

Zona merah berarti memiliki tingkat risiko tinggi dalam penyebaran virus SARS-CoV-2.

Keenam daerah tersebut, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

"Saya laporkan minggu ini masih ada enam daerah zona merah. Kabupaten Karawang masih zona merah, jadi kami akan melakukan kunjungan kerja ke sana," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dalam konferensi pers di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin kemarin.

Kemudian, Emil menyampaikan bahwa hasil vaksinasi Covid-19 di tujuh daerah berlangsung lancar.

Namun, masih ada kendala tentang manajemen data.

Untuk itu, Emil meminta agar pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola manajemen vaksinasi.

Selama ini, menurut dia, pemilihan penerima vaksin berada di tangan pemerintah pusat.