Lockdown Akhir Pekan di Jakarta, Mungkinkah Dilakukan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI tengah mengkaji opsi lockdown akhir pekan untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Opsi lockdown itu berasal dari usulan anggota DPR RI yang mengacu pada kebijakan serupa yang diterapkan di Turki.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," ujar Riza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Sependapat dengan Presiden Joko Widodo, Riza mengakui pelaksanaan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum efektif menekan penyebaran Covid-19.

Menurut Riza, masih banyak warga Jakarta yang beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

"Memang faktanya di Sabtu-Minggu karena perkantoran tutup, banyak warga Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah," katanya.

Aktivitas warga pada akhir pekan bukan hanya berpusat di pasar, melainkan juga pergi ke pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi. Ada pula warga yang keluar rumah bahkan ke luar kota untuk mengunjungi sanak keluarga.

Itulah sebabnya klaster keluarga menjadi klaser penularan Covid-19 tertinggi di DKI.

"Klasternya (yang tertinggi) masih di keluarga," kata Riza.

Tanggapan Epidemiolog

Menanggapi usulan lockdown akhir pekan di Jakarta, Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menilai langkah tersebut akan cukup efektif untuk memperlambat penularan Covid-19.

"Jadi ada dua intervensi. Lockdown di akhir pekan bisa menambah efektivitas PSBB," kata Tri kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Meskipun begitu, Tri menyarankan PSBB saat hari kerja tak dihapus selama pemberlakuan lockdown akhir pekan. Sebab, pemerintah tak bisa mengandalkan lockdown akhir pekan saja untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Karena lockdown akhir pekan itu tidak melewati masa inkubasi 7-14 hari. Kalau cuma lockdown dua hari tidak ada artinya," kata Tri.

Lebih lanjut, Tri meminta pemerintah kembali menegakkan aturan protokol kesehatan selama PSBB. Dia menilai selama ini aturan PSBB hanya menjadi aturan di atas kertas dan tidak mampu menekan mobilitas warga.

"Padahal, kenyataannya regulasi itu tidak berjalan. Mobilitas warga di jalan-jalan masih tinggi setiap hari," ujarnya.

(Penulis : Singgih Wiryono, Ihsanuddin/Editor : Nursita Sari, Sandro Gatra)