Nasib Janji Pembangunan 1,8 Juta Sumur Resapan di Jakarta yang Minim Realisasi...

Bahkan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 1,8 juta titik sumur resapan di seluruh Jakarta, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Namun, hingga kini, Jakarta baru memiliki 3.964 titik sumur resapan.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, jumlah 1,8 juta titik sumur resapan merupakan kebutuhan di Jakarta, bukan target yang harus dipenuhi dalam lima tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Riza berujar, Pemprov DKI Jakarta memiliki perencanaan jangka panjang, termasuk dalam penyediaan sumur resapan.

Sehingga, penyediaannya tidak bisa dilakukan dalam satu periode kepemimpinan saja.

"Jadi 1,8 juta sumur itu adalah kebutuhan kita di Jakarta seluruhnya, dan akan dikerjakan oleh setiap periode ke periode, gubernur ke gubernur. Sama seperti Kanal Banjir Timur yang tak bisa diselesaikan satu periode. Kanal Banjir Barat tak mungkin diselesaikan dalam satu periode," ucap Riza.

Dia pun memberikan contoh pembangunan MRT yang memerlukan waktu hingga beberapa periode kepemimpinan serta perencanaan jangka panjang.

Bahkan, pembangunan sumur resapan tidak hanya disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga berbagai pihak seperti pemilik gedung, pengembang, pemilik apartemen, perkantoran, industri, dan sebagainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang saat itu menjabat, Juaini Yusuf, mengatakan, belum masifnya pembangunan sumur resapan disebabkan karena Pemprov DKI Jakarta baru menggandeng dua vendor.

Oleh karenanya, pembuatan sumur resapan rencananya akan ditingkatkan. Pada 2021-2022, Dinas SDA Jakarta menargetkan pembangunan 300.000 titik sumur resapan.

Guna merealisasikan rencana tersebut, Juaini mengatakan, pihaknya akan menggandeng 100 vendor. Dengan demikian, diharapkan target pembangunan tersebut dapat tercapai.

Tuai kritik

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengkritik pembangunan sumur resapan untuk mengatasi banjir Jakarta.

Ida menilai, sumur resapan tidak efektif mengatasi masalah banjir Jakarta.

Menurut dia, organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas sumur resapan melaporkan kebijakan sumur resapan tersebut efektif.

Akan tetapi, Ida menyayangkan Pemprov DKI Jakarta lebih serius mengerjakan kebijakan sumur resapan ketimbang program pengendalian banjir lainnya.

Anggaran pembangunan sumur resapan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 pun cukup tinggi, yakni Rp 441 miliar.

Selain itu, berbagai pihak juga mengkritik program sumur resapan yang dinilai tidak menjawab persoalan banjir di Jakarta.

Kritik lain datang dari pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna.

Yayat menuturkan, apabila pendekatan penanganan banjir hanya mengandalkan sumur resapan hingga pompa, maka upaya tersebut masih kurang untuk mengantisipasi banjir, khususnya jika curah hujan lebih dari 100 milimeter per hari.

Terlebih lagi, curah hujan di Jakarta diprediksi cukup ekstem selama beberapa tahun ke depan.

Oleh karenanya, dibutuhkan infrastruktur yang mampu menampung curah hujan ekstrem.

"Kalau hujannya normal di bawah 100 atau di bawah 50 (milimeter per hari) itu masih berfungsi. Tapi untuk kondisi Jakarta, tidak semua bisa dengan sumur resapan lagi," tutur Yayat.