Salin Artikel

Formappi Nilai Wajar PSI Ajukan Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, hak interpelasi yang diajukan oleh PSI merupakan hal yang wajar, sebab hak tersebut memang melekat pada DPRD sebagaimana pada level DPR.

"Hak interpelasi yang diajukan Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta sesungguhnya sesuatu yang wajar-wajar saja," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Menurut dia, hak interpelasi yang diajukan oleh PSI merupakan salah satu pilihan untuk meminta keterangan kepada gubernur menggenai kebijakan pemerintah provinsi.

Dengan adanya hal ini, Lucius menyebut, PSI merasa bahwa ada persoalan pada kebijakan gubernur terkait penanganan banjir.

"Saya kira bukan hanya PSI saja yang merasa bahwa persoalan banjir memang sesuatu yang serius untuk ditangani," ujar Lucius.

Dia menuturkan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai banjir belum memuaskan.

Oleh karena itu, ketika kebijakan yang berdampak luas tersebut memengaruhi masyarakat, maka wajar bila usulan menggunakan hak interpelasi dimunculkan.

"Ketika persoalan itu menyangkut kebijakan yang berdampak luas, maka tentu sesuatu yang wajar jika usulan menggunakan hak interpelasi dimunculkan," tutur Lucius.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana sebelumnya mengatakan, hak interpelasi digulirkan karena PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

Menurut Justin, interpelasi merupakan jalan konstitusional yang diambil oleh PSI untuk meminta penjelasan langsung kepada Anies terkait masalah ini.

Dia juga menilai tidak ada masterplan penanggulangan banjir di era kepemimpinan Anies, termasuk mengenai pembebasan lahan untuk normalisasi yang disebut mandek.

Namun, wacana tersebut belum mendapat dukungan dari fraksi lain di DPRD DKI.

Seperti diketahui, penggunaan hak interpelasi harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 15 anggota Dewan dan terdiri dari lebih dari satu fraksi.

Delapan anggota Fraksi PSI sudah menandatangani hak interpelasi dan membutuhkan tujuh anggota Dewan dari fraksi lainnya untuk memuluskan wacana interpelasi tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilahkan penggunaan hak interpelasi yang digulirkan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Menurut Riza, hak interpelasi tersebut merupakan hak dari anggota Dewan untuk menanyakan sesuatu yang dinilai tidak sesuai dengan program Pemprov DKI.

"Semua punya hak masing-masing, termasuk legislatif punya hak interpelasi, lain-lain, hak angket, itu kami persilakan," kata Riza dalam keterangan video, Jumat (26/2/2021).

Namun, kata Riza, hak interpelasi sebaiknya digunakan secara bijak oleh anggota Dewan.

Dia berharap maksud digulirkannya hak interpelasi untuk mendukung pembangunan dan kepentingan Jakarta.

"Semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik, mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa, Jakarta ke depan," tutur Riza.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/21503991/formappi-nilai-wajar-psi-ajukan-hak-interpelasi-soal-banjir-jakarta

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JXB Akan Bangun Dermaga di Kali Ciliwung, Sesuai Arahan Heru Budi

JXB Akan Bangun Dermaga di Kali Ciliwung, Sesuai Arahan Heru Budi

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

Megapolitan
Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Megapolitan
Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Megapolitan
Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Megapolitan
Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Megapolitan
Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan 'Parkir'

Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan "Parkir"

Megapolitan
Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Megapolitan
Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, 'Debt Collector' dan Bosnya Jadi Tersangka

Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, "Debt Collector" dan Bosnya Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Megapolitan
Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Megapolitan
Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Megapolitan
Imam Masjid Dipukuli Jemaah di Bekasi, Polisi: Spontan karena Gangguan Saraf, Bukan Penistaan

Imam Masjid Dipukuli Jemaah di Bekasi, Polisi: Spontan karena Gangguan Saraf, Bukan Penistaan

Megapolitan
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.