Bangun ITF Sunter 2022, Jakpro Disebut Ajukan Utang Rp 2,8 Triliun

"Untuk ITF, ya, pinjaman daerah Jakpro. (Besarnya) Rp 2,8 triliun," kata Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi, kepada wartawan di sela rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022, di Grand Cempaka Resort Megamendung, Jawa Barat, Rabu (3/11/2021) malam.

Dengan mekanisme pinjaman, maka Jakpro akan dikenakan bunga serta memiliki tenggat jatuh tempo pembayaran.

Riyadi tak menjelaskan secara pasti mengapa PT Jakpro meminta pinjaman dari Pemprov DKI Jakarta alih-alih penyertaan modal daerah, yang berarti Jakpro akan memiliki utang.

"Sejak awal memang mencari skema lain (selain penyertaan modal daerah)," ujar Riyadi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan ITF Sunter dibangun pada 2022, setelah pembangunannya mandek selama ini.

Anies turut meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mencari pendanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) itu sebesar Rp 4 triliun.

BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kemudian disinggung sebagai pihak yang akan dipinjami dana.

Dikonfirmasi hal ini, Riyadi mengaku belum dapat menjamin apakah PT SMI akan setuju dengan permintaan pinjaman sebesar Rp 2,8 triliun ini.

"Saya tidak tahu persis posisi keuangannya," ucap Riyadi.

Gubernur Anies sebelumnya mengatakan, proyek ITF belum terlaksana karena perlu modal besar dan belum ada pemodal yang sanggup berinvestasi di DKI Jakarta.

"Mengingat pembangunan ITF skala besar membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, maka diperlukan mitra strategis untuk membantu percepatan pembangunan," ucap Anies dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menunjuk dua BUMD untuk melakukan percepatan pembangunan ITF.

Namun karena kendala pembiayaan, Anies mengatakan kedua BUMD yaitu PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih mencari mitra strategis untuk menjalankan pembangunan.

Karena ITF berskala besar molor, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembangunan ITF berskala mikro yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

"Bersama Dinas Lingkungan Hidup, BUMD DKI Jakarta mencoba melakukan pembangunan ITF skala mikro di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pembuangan sampah di TPST Bantargebang," ucap dia.

Pemprov DKI Jakarta sudah membangun ITF berskala mikro yang kini beroperasi berupa pilot project pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Selain PLTSa di Bantargebang, ITF berskala mikro akan dibangun di Tebet yang bisa mengolah sampah 100 ton per hari dan landfill mining untuk pengolahan sampah lama menjadi bahan bakar baru.

ITF berskala makro yang belum dibangun hingga saat ini adalah ITF yang berada di Sunter, Jakarta Utara.