Polemik Dana Hibah Pemprov DKI, Disalurkan ke Yayasan yang Dipimpin Ayahanda Wagub dan Yayasan Tak Terdaftar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi sorotan karena diberikan kepada yayasan yang dianggap “bermasalah”.

Dana hibah untuk yayasan yang dipimpin ayahanda Wagub DKI

Masalah pertama terletak pada pemberian dana hibah kepada Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) yang dipimpin oleh ayah dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Dana sejumlah Rp 486 juta dianggarkan dalam APBD 2022 untuk disalurkan kepada Yayasan PKP.

Hal ini memantik polemik di kalangan masyarakat. Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, kucuran dana itu mengarah pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Ini kan sudah indikasi adanya KKN. Kedua, ini penyalahgunaan keuangan negara. Uang warga (yang disalahgunakan),” ujarnya, Kamis (18/11/2021).

Wagub DKI angkat bicara soal polemik ini. Riza mengatakan bahwa PKP bukan yayasan milik keluarganya, melainkan yayasan yang didirikan Kementerian Agama dan Gubernur DKI Ali Sadikin.

“Sampai hari ini aset PKP milik Pemprov,” ujarnya, Kamis.

Lebih lanjut, Riza mengatakan bahwa sang ayah, Amidhan Shaberah, ditunjuk menjadi ketua yayasan PKP lima tahun lalu untuk menggantikan AM Fatwa yang meninggal dunia.

Mengenai peruntukan dana hibah, Riza menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk uang makan santri di pesantren yang dikelola PKP. 

"Dana itu sangat kecil. Cuma untuk makan, satu kali makan Rp 10.000, dikali tiga (kali makan), jadi Rp 30.000, dikali 30 hari sebulan, dikali enam bulan, dikalikan 90 siswa atau santri, itulah angkanya cuma Rp 486 juta," kata Riza.

"Jadi itu bukan untuk yayasan, tapi untuk biaya makan santri yatim piatu sebanyak 90 orang selama setahun 2022 itu enam bulan di-cover," imbuhnya.

Hibah diberikan kepada yayasan tak terdaftar

Polemik lain soal dana hibah Pemprov DKI adalah rencana penyaluran dana sebesar Rp 900 juta kepada Yayasan Bunda Pintar Indonesia binaan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani.

Belakangan diketahui bahwa yayasan tersebut tidak terdaftar secara administrasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kompas.com mencoba melakukan pencarian dengan kata kunci "Bunda Pintar Indonesia". Hasil pencarian menunjukkan tidak ada yayasan dengan nama Bunda Pintar Indonesia.

Kompas.com kemudian menghubungi Zita untuk bertanya perihal dana hibah tersebut dan mengonfirmasi keberadaan yayasan binaannya.

Namun, Zita tidak menjawab panggilan itu hingga berita ini dinaikkan.

(Penulis : Vitorio Mantalean, Singgih Wiryono/ Editor : Nursita Sari, Sandro Gatra)