Demo Buruh di Balai Kota DKI dan Istana, Polisi Tutup Sejumlah Jalan

Kawasan Monumen Nasional (Monas) bakal ditutup.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, petugas telah melakukan penutupan sejumlah ruas jalan menuju titik demo.

Salah satunya dengan menutup sejumlah ruas jalan di kawasan Monas, termasuk di antaranya Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona.

"Ada penutupan. Pertama penutupan depan Gedung Sapta Pesona dan area seputar Monas," ujar Sambodo, Rabu.

Sambodo belum menjelaskan secara terperinci rekayasa lalu lintas yang telah dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya.

Dia juga belum dapat memastikan kapan penutupan total kawasan Monas dimulai.

"Situasional melihat perkembangan jumlah masa buruh," kata Sambodo.

Untuk diketahui, ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja akan menggelar demo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa serikat pekerja yang akan turun, yakni KSPI, KPBI, dan FSPMI.

Menurut Said Iqbal, aksi unjuk rasa nasional dipusatkan di Istana Kepresidenan, Gedung MK, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Hari ini aksi masih dipusatkan di daerah masing-masing, sementara aksi unjuk rasa nasional dipusatkan di Istana, Gedung MK, dan Balai Kota DKI Jakarta akan dilakukan 8 Desember 2021," kata Said dikutip Antara, Selasa (7/12/2021).

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengatakan, gelombang unjuk rasa dimulai Selasa.

Para buruh melakukan aksi di daerah industri masing-masing. Di Jakarta, kata Ilhamsyah, sebagian massa melakukan aksi di Kawasan Industri Pulogadung.

"Besok baru semua buruh dari wilayah Jabodetabek akan merapat ke Istana. Kawan-kawan yang sudah konfirmasi ada sekitar 10.000," kata Ilhamsyah.

Serikat pekerja akan menuntut pencabutan surat keputusan (SK) penetapan UMP 2022 yang hanya naik sebesar 1,09 persen.

Buruh juga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat keputusan presiden (keppres) untuk membatalkan SK gubernur dan menaikkan upah 10-15 persen.

"Kenaikan 10 persen di DKI Jakarta, serta di provinsi lainnya seperti Jateng dan Jatim, yang upahnya masih kecil, harus didongkrak hingga 15 persen," kata Ilhamsyah.

Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta 2022 ditetapkan sebesar Rp 4.453.935, naik hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen dibandingkan 2021.

Nominal ini ditetapkan berdasarkan penghitungan yang rumusnya sudah baku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebelum rezim UU Cipta Kerja, UMP DKI Jakarta naik di atas 5 persen dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2016, UMP DKI naik 14,8 persen. Pada 2017-2020, UMP DKI naik 8 hingga 9 persen.

Pada 2021, lantaran dihantam pandemi Covid-19, UMP DKI hanya naik 3,27 persen.