Pekan Raya Jakarta, Jatuh Bangun Gagasan Ingatan Masa Kecil Ali Sadikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dua tahun vakum, Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) kembali digelar pada 9 Juni 2022. Pandemi Covid-19 membuat seluruh aktivitas yang mengundang massa ditiadakan untuk mencegah penularan virus, termasuk PRJ.

Pestanya masyarakat Jakarta ini selalu diadakan bertepatan dengan penyambutan Hari Ulang Tahun Jakarta yang jatuh pada 22 Juni setiap tahunnya. Sejumlah kegiatan akan berlangsung di PRJ, mulai dari pameran seni, aneka kuliner, wahana pasar malam, bazar pakaian dan barang-barang, karnaval, hingga festival musik yang ditunggu-tunggu masyarakat.

Namun, di balik gemerlapnya pekan raya ini, ada perjuangan jatuh bangun Gubernur ke-7 DKI Jakarta Ali Sadikin atau yang akrab disebut Bang Ali. Gagasan itu bermula dari ingatan masa kecil Ali Sadikin dari kisah pamannya soal "Pasar Gambir" di Jakarta (yang saat itu masih disebut Batavia), lalu "Jaarbeurs" di Bandung, dan "Jaarmarkt" di Surabaya.

Sayangnya, keinginan Ali Sadikin kecil untuk menyaksikan itu pupus karena pecahnya Perang Dunia II. Keramaian yang menyenangkan itu bak dongeng bagi dirinya. Ia hanya membaca kemeriahan itu dari koran Bandung "Java Bode" saat itu. Tak hanya itu, Ali Sadikin pun juga menaruh perhatian pada Hamburg Fair dan Leipzig Fair.

"Di mana-mana ada fair-fair-an yang sifatnya hanya untuk promosi, pemasaran produksi. Kenangan itulah yang membuka pikiran saya untuk mengadakan Jakarta Fair," tutur Ali Sadikin dalam buku biografi berjudul Bang Ali yang ditulis oleh Ramadhan K. H (1992).

Pada mulanya, Ali berujar sebutan gagasan itu memang Jakarta Fair. Namun, Bang Ali ingin mengurangi sebutan asing dalam ibu kota, sehingga ia ganti menjadi Pekan Raya Jakarta.

Respons Melempem dari Pemerintah Pusat

Ali Sadikin pun mulai menyampaikan gagasannya itu kepada pemerintah pusat. Namun, ada rasa kecewa yang menyelimuti benak Ali Sadikin saat itu. "Sambutannya melempem terasanya oleh saya," ujar Ali Sadikin.

Ali saat itu merasa pemerintah pusat tidak menyambut usulannya dengan bersemangat dan tidak bergairah. Meski demikian, Ali tetap meneruskan gagasannya itu. Ia sangat meyakini bahwa wadah pameran dan promosi tesebut semakin dibutuhkan saat itu.

Tak sekedar ajang promosi dan pameran, Ali menargetkan pekan raya itu sekaligus sebagai usaha pemerintah daerah untuk menambah dan mencukupi hiburan yang terjangkau bagi masyarakat ibu kota.

Seiring berjalannya waktu, Ali terus meriset perhelatan serupa yang pernah dibuat di dalam negeri. Ia masih melihat bahwa acara semacam pameran publik masih yang ada di Indonesia bersifat semi permanen. Pekan raya yang diadakan di dalam negeri, maupun partisipasi Indonesia di luar negeri dinilai belum terorganisasi dengan baik.

Tak Pupus Meski PRJ Sempat Gagal

Berbekal Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1961, Ali Sadikin pun mulai mengatur penyelenggaraan PRJ dan menugaskan gagasan tersebut lewat Lembaga Pameran dan Perkan Raya Indonesia (LEPPRI). Lembaga tersebut langsung berada di bawah Wakil Perdana Menteri III. Sayangnya, LEPPRI dibubarkan sehingga gagasan untuk membentuk suatu wadah Pekan Raya di Jakarta tidak terlaksana.

Dalam tulisan Ramadhan K. H. itu juga diebutkan pada 24 Juli 1967, Ali memanggil seluruh unsur pimpinan perusahaan swasta nasional, koperasi, serta perusahaan negara ke Taman Suropati No. 7. Pertemuan itu berhasil membetuk panitia Kamar Dagang dan Industri. Akhir Oktober 1967 Kadin Jaya terbentuk dengan pimpinan Sjamsuddin Mangan. Organisasi pengusaha itu pun mulai aktif awal 1968. Dari situlah gagasan penyelenggaran PRJ dilimpahkan kepada Kadin.

Dalam prosesnya, Ali Sadikin banyak dibantu oleh Sjamsuddin. Saat itu, sebuah padang rumput tak terawat di sudut tanah lapangan Merdeka disulap menjadi arena pekan raya berskala nasional. Sayangnya, dua bulan sebelum PRJ berlangsung, Sjamsuddin Mangan tutup usia pada 13 April 1968. Nama sosok berjasa itu kemudian diabadikan sebagai sebuah plaza di PRJ.

Tugas Sjamsuddin Mangan kemudian digantikan Usman Ismail. Pertama kalinya, PRJ berhasil digelar dan diikuti 160 peserta. "Sambutan positif yang diberikan baik oleh para peserta maupun pengunjungnya telah mendorong saya untuk mengambil langkah penyempurnaah, perbaikan, pada penyelenggaraan tahun-tahun berikutnya," tutur Ali.

Sejak saat itu, Ali pun mengukuhkan kelembagaannya dengan Peraturan Daerah sebulan setelah PRJ pertama digelar. Ali pun membentuk Yayasan Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta sebagai badan penyelenggaraannya pada akhir 1968. "Karena dengan panitia saja, tidak mungkin kami dapat mengelola dengan baik pekan raya yang cukup besar itu," tutur Ali.