Status PPKM Berubah dalam Sehari, Epidemiolog Kritik Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Tak Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang terkesan tidak konsisten.

Hal itu disampaikan Dicky menanggapi perubahan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Dalam strategi komunikasi risiko, sangat penting prinsip yang harus dilakukan adalah kejelasan pesan, kejelasan aturan. Manajemen risikonya ini harus disertai dengan sinergi dan keseragaman," kata Dicky saat dihubungi, Kamis (6/7/2022).

Ia mengatakan konsistensi komunikasi dan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat penting untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat.

Tanpa kepercayaan dari masyarakat, akan sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dicky mengatakan, berubah-ubahnya status PPKM tanpa adanya ukuran yang jelas juga akan membingungkan masyarakat.

"Jadi konsistensi kebijakan dan komunikasinya harus kita jaga. Supaya publik juga terjaga kepercayaan dan kewaspadaannya," tutur Dicky.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi status PPKM di Jabodetabek. Semula pada Selasa (5/7/2022), Tito melalui Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 menaikkan status PPKM Jabodetabek dari semula level 1 menjadi level 2.

Dengan naiknya level PPKM, maka artinya aktivitas kegiatan masyarakat di berbagai sektor akan dibatasi. Namun sehari setelahnya, Tito kembali merilis Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 yang mengembalikan PPKM Jabodetabek ke level 1.

Aturan terbaru itu berlaku dari 6 Juli hingga 1 Agustus 2022. Dengan demikian, hampir seluruh aktivitas warga di Jabodetabek tetap akan diizinkan berkapasitas penuh dalam sebulan kedepan.