Pemprov DKI Dinilai Tak Punya Kajian Matang Saat Tentukan UMP Rp 4,6 Juta

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berujar, karena hal itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) soal UMP DKI sebesar Rp 4,6 juta tersebut.

"Kalau penilaian saya, bahwa putusan UMP (Rp 4,6 juta) oleh Pemprov DKI Jakarta tidak melalui kajian yang matang," paparnya, saat dihubungi, Kamis (14/7/2022).

"Karena tak melalui kajian yang matang, maka ketika digugat, Pemprov tak mampu merasionalisasi kebijakan yang sudah diputuskan. Alhasil, Pemprov kalah," sambung dia.

Berdasarkan hal tersebut, Gembong meminta Pemprov DKI agar menyiapkan kajian yang matang jika hendak mengajukan banding terhadap putusan PTUN tersebut.

Untuk menyiapkan kajian yang matang, Pemprov DKI didesak guna berkomunikasi dengan pihak Apindo dan juga pihak buruh.

Sebab, komunikasi tiga arah antara pemerintah, pihak pengusaha, dan pihak buruh dinilai bakal menghasilkan peraturan yang adil.

Gembong menyatakan, bentuk komunikasi antar ketiganya pun diatur oleh hukum, yakni perundingan tripartit.

"Kan memang ada tripartit kan, pihak Pemprov, pengusaha, dan buruh, duduk bareng merumuskan keputusan bersama," katanya.

"Pengusaha tak dirugikan, buruh merasa puas dengan keputusan, kemudian Pemprov sebagau regulator mampu menegakkan keputusan itu," imbuh dia.

Gembong menegaskan, komunikasi tiga pihak merupakan hal yang wajib dilakukan.

Sebab, kesepakatan berdasar musyawarah mufakat dinilai bakal menghasilkan keputusan yang lebih baik jika dibandingkan dengan berhadapan dengan hukum.

"Ketika itu bisa dicapai dengan musyawarah mufakat, jauh lebih baik dari pada ketika kita berbicara di hadapan hukum," tuturnya.

Soal putusan PTUN

Gugatan Apindo soal UMP DKI Jakarta dikabulkan pada Selasa (12/7/2022).

"Mengabulkan gugatan penggugat dalam pokok sengketa untuk seluruhnya," demikian putusan yang tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta juga membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagai informasi, berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

Kemudian, majelis hakim mewajibkan tergugat, yakni Gubernur Anies, untuk mencabut kepgub tersebut.

"Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian putusan majelis hakim.

Putusan lainnya, majelis hakim mewajibkan Anies selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan baru mengenai UMP tahun 2022 berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.

Kemudian, majelis hakim menghukum tergugat intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000.

Adapun DPP Apindo DKI Jakarta resmi menggugat Anies terkait kenaikan UMP 2022 ke PTUN Jakarta pada 13 Januari 2022.