Alasan PT DKI Perberat Hukuman Munarman Jadi 4 Tahun: Vonis Terlalu Ringan dan Kurang Penuhi Rasa Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman eks Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman terkait kasus tindak pidana terorisme.

Diketahui, majelis hakim PT DKI yang menolak banding Munarman.

"Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa," bunyi amar putusan itu, dikutip pada Kamis (28/7/2022).

Menurut hakim PT DKI, vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terhadap Munarman terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan.

"Menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding, pidana (vonis) tersebut terlalu ringan. Tidak setimpal dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat," tulis putusan itu.

Selain itu, status Munarman sebagai pengacara turut menjadi alasan PT DKI memperberat hukuman eks Sekretaris FPI itu.

Atas dasar itu, PT DKI menolak banding Munarman sekaligus memperberat hukuman bagi terdakwa, sebagaimana tercantum dalam putusan PT DKI nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI, tertanggal 28 Juni 2022.

"Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/PID.SUS/PN.JKT.TIMN tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekadar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa," bunyi putusan PT DKI.

"Sehingga menjadi sebagai berikut: ‘Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun," demikian bunyi putusan tersebut.

Majelis hakim memerintahkan agar Munarman tetap ditahan.

Sebelumnya, Munarman divonis tiga tahun penjara terkait kasus tindak pidana terorisme.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, 6 April 2022.

Hakim menyatakan, terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana terorisme.

Hakim menilai, Munarman melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni delapan tahun penjara.

Munarman ditangkap aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri di rumahnya, Perumahan Modern Hill, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan, pada 27 April 2021.

Dalam persidangan, jaksa mendakwa Munarman terlibat dalam aktivitas kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Ia diduga telah membaiat sejak 2014 dan melanjutkan aktivitas untuk memengaruhi orang lain guna mendukung ISIS di Indonesia.