Korban Gusuran di Cipayung Depok Enggan Angkat Kaki, "Saya Beli Tanah Ini, Bukannya Rampok"

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok melakukan penggusuran terhadap puluhan bangunan semi permanen di pinggir Jalan Bonang Raya, Cipayung, Depok, Senin (4/8/202), karena dinilai berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah.

Namun, penolakan datang dari penghuni bangunan semi permanen tersebut yang mengaku telah membeli tanah tersebut dan bermukim di sana.

Maemunah misalnya, ia mengatakan sudah tinggal di bangunan tersebut selama belasan tahun. 

"Saya tinggal disini sudah hampir 15 tahun. Saya beli, bukannya rampok di sini, beli dengan hasil keringat saya sendiri," kata Maemunah saat ditemui di kediamannya, Senin (5/9/2022).

Akibat dari penggusuran itu, Maemunah berkata bahwa dirinya dan sejumlah warga lainnya telah dijanjikan tempat tinggal baru berupa rumah kontrakan.

Namun, ia menolak lantaran hanya bisa mengontrak selama tiga bulan di tempat baru.

"Kami dijanjiin nanti disuruh mengontrak rumah, tapi cuman tiga bulan. Setelah tiga bulan itu kami ke mana," kata dia.

Maemunah mengaku, warga telah melayangkan surat permintaan untuk tidak digusur sejak bulan Maret 2022 kepada Pemerintah Kota Depok.

"Dari sejak mulai bulan Maret, sudah ebam bulan yang lalu. Jadi kami sudah bersurat terus, tolong mohon kami diberi jawaban bukan kami enggak mau pindah," ujar dia.

Namun, surat itu tidak digubris. Sehingga pada 30 September 2022 kemarin, Satpol PP memberikan surat penggusuran kepada warga setempat.

"Surat peringatan (SP 3) itu turun tanggal 30 diterbitkan, tapi kenaoa dikasihkan ke kami tanggal 1 September. Jadi kami ibaratnya ya kami mau kemana lagi mau mengadu?," katanya.

Sementara itu, warga lainnya bernama Dian mengatakan, Pemkot Depok enggan memberikan kepastian tempat tinggal untuk warga yang rumahnya digusur.

"Dari Pemkot itu belum ada kepastian untuk kita, Pemkot itu memberikan kita katanya kontrakan, tapi kita setelah itu mau di kemanakan kalo rumah kita sudah rata dengan tanah," ujar dia.

Dian menilai, Pemkot Depok seakan tak memperdulikan nasib warga yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut.

"Di atas hitam putih pun tidak ada, untuk penggantiannya. Jadinya bingung, kita tuh di sini sudah puluhan tahun. Suami saya lahir di sini sudah kurang lebih 48 tahun lalu. Ini kok Pemkot kayaknya seperti semena-mena sama kita gitu," keluh dia.

Sebelumnya diberitakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menyebutkan, bangunan yang digusur berjumlah 14. Semuanya merupakan bangunan semi permanen.

Namun, hingga Senin sore, total bangunan yang digusur bertambah menjadi 24 bangunan semi permanen yang meliputi rumah tinggal dan rumah toko (ruko).

"Semuanya (ruko dan rumah), bangunannya ada 24 yang berderet, ada 12 pemilik," kata Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny, kepada wartawan di lokasi, Rabu.

Lienda menuturkan, bangunan semipermanen yang difungsikan sebagai tempat tinggal dan usaha itu berdiri di lahan milik pemkot.

Lebih lanjut ia mengatakan, penggusuran itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2012 yang menyatakan bahwa bangunan liar di atas tanah pemerintah harus ditertibkan.

"Intinya dalam surat peringatan itu, agar semua penghuni dengan sukarela membongkar sendiri dalam batas waktu yang sudah ditetapkan, kalau tidak melakukan pembongkaran dengan sukarela kami akan melakukan bongkar paksa," kata Lienda.

"Kami mempunyai lahan atau tanah yang tercatat sebagai aset pemerintah kan kami diperintah untuk melakukan penertiban di atas lahan pemerintah," tambah dia.

Adapun penggusuran tersebut melibatkan unsur TNI, Polisi, Satpol PP dan jajaran Pemkot Depok.

"Total personel ada 150 personel gabungan," kata Lienda.