Harga BBM Naik, F-PAN DPRD DKI Minta Pemprov Gratiskan Transportasi Umum di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan tarif transportasi publik di Ibu Kota.

Hal ini menyusul naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 3 September 2022.

Lukmanul meminta tarif transportasi publik digratiskan selama satu bulan.

"Saya meminta Gubernur (DKI Jakarta) Anies Baswedan untuk menggratiskan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, LRT, Minitrans, dan Mikrotrans selama satu bulan sebagai respons dan solusi dari kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Lukmanul dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/9/2022).

Lalu, kemacetan dan polusi udara di Jakarta pun bakal berkurang.

"Hal tersebut (tarif digratiskan) sekaligus upaya untuk mengajak warga Jakarta beralih mengunakan transportasi publik dan mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta," imbuh dia.

Lukmanul menilai kenaikan harga BBM akan mempersulit perekonomian warga Ibu Kota.

Sebab, mobilitas warga Jakarta kini kebanyakan masih menggunakan transportasi pribadi.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi pastinya beredampak langsung dan mempersulit perekonomian warga Jakarta," kata Lukmanul.

"Apalagi, rata-rata warga Jakarta mobilitasnya cukup tinggi setiap harinya sehingga dapat diasumsikan pengeluarannya pun bertambah setelah kenaikan BBM ini," sambung dia.

Sikap terkait kenaikan harga BBM bersubsidi tak hanya datang dari Fraksi PAN DPRD DKI.

Saat rapat paripurna legislatif Jakarta, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menyampaikan keberatannya atas kenaikan harga bahan BBM.

"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ahmad.

Ia pun meminta seluruh anggota Fraksi PKS berdiri dan membentangkan kertas yang bertuliskan "PKS Tolak Kenaikan Harga BBM".

Selain itu, Ahmad juga meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI dalam menolak kenaikan harga BBM.

Namun, pernyataan sikap itu justru menimbulkan rasa keberatan Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono.

Gembong meminta pimpinan rapat yakni Misan Samsuri untuk tegas bahwa rapat paripurna ini bukan momen untuk menyatakan sikap, tetapi untuk penyampaian hasil laporan Badan Anggaran.