DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

Ketua DPD PSI Kota Bekasi Tanti Herawati menilai, rencana itu memperlihatkan bahwa para anggota DPRD Kota Bekasi tak memiliki empati.

"Ini menunjukkan sifat anggota DPRD Kota Bekasi yang tak memiliki empati di tengah penderitaan masyarakat terhadap kesulitan ekonomi saat ini," kata Hera dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).

Selain itu, Hera juga menganggap bahwa rencana kunker DPRD Kota Bekasi hanya menghamburkan uang rakyat.

Menurut Hera, anggota DPRD Kota Bekasi seharusnya malu menggunakan anggaran untuk perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Anggaran kunker ke luar negeri sebesar Rp 6,9 miliar, lanjut dia, harusnya bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat.

"Kalau anggaran ini digunakan untuk memberikan bantuan bagi rakyat miskin atau membantu UMKM, tentu akan jauh lebih berguna ketimbang untuk anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri," ujar Hera.

Ia pun berharap DPRD Kota Bekasi membatalkan rencana kunjungan kerja itu.

Jika DPRD Kota Bekasi masih bersikeras melakukan kunker, Hera berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membatalkan rencana tersebut.

"Kami kini berharap Kemendagri dapat membatalkan rencana (kunjungan ke luar negeri) itu," ucap Hera.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Bekasi menganggarkan biaya perjalanan kunker ke luar negeri hingga Rp 6,9 miliar.

Anggaran tersebut dapat dilihat di situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SiRup LKPP.

Berdasarkan data di situs siruplkpp.go.id, ada dua anggaran belanja perjalanan dinas DPRD Kota Bekasi, salah satunya dengan nama paket "Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri".

Di situs tersebut terlihat bahwa anggaran dibuat pada Januari 2022.

Masih dalam situs tersebut, terlihat sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Total anggarannya sebesar Rp 6.937.930.000.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra Ibnu Hajar Tanjung membenarkan adanya rencana kunjungan tersebut.

Namun, Ibnu Hajar mengeklaim bahwa kunjungan kerja tersebut baru sebatas rencana, belum tahu kapan akan direalisasikan.

"Dalam program kerja memang ada, tapi kan belum disetujui oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri)," ujar Hajar Tanjung saat dihubungi, Senin.