DKI Tak Bangun Rumah DP Rp 0 pada 2023, Pakar: Pemprov Perlu Kejar Pembangunan Rusunawa dalam Waktu Singkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan program hunian tanpa uang muka atau down payment (DP) Rp 0 tidak dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan fokus membangun rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, berpandangan pembangunan rumah susun memang lebih mendesak saat ini.

Terlebih, kata dia, kebijakan normalisasi sungai ini yang tercantum dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).

"Sekarang bagaimana Pemprov DKI atau Dinas Perumahan DKI, serta kawasan permukiman bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membangunan rusunawa dalam waktu singkat," ujar Nirwono kepada Kompas.com, dikutip Jumat (4/11/2022).

Nirwono menuturkan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, seperti PT Sarana Jaya, atau pengembang properti bisa memanfaatkan teknologi terbaru.

Dengan demikian, Nirwono yakin pemerintah dapat membangun rusunawa dalam waktu singkat dan berkualitas untuk dapat menampung warga yang direlokasi akibat pembenahan sungai.

"Sebagai contoh di Tiongkok mampu membangun hunian vertikal sepuluh lantai dalam sehari," tutur Nirwono.

Seperti diketahui, program Rumah DP Rp 0 merupakan salah satu janji kampanye Anies ketika mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2017.

Janji kampanye tersebut mendapat banyak eksposur dan perhatian masyarakat karena merupakan hal baru. Konsep dari program ini sedianya meringankan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat akan membeli rumah.

Adapun dana DP tersebut akan ditalangi oleh Pemprov DKI terlebih dulu dengan menggunakan APBD atau oleh bank. Pembayaran DP ini kemudian dimasukkan ke dalam skema cicilan pembeli rumah DP 0 Rupiah.