Pemprov DKI Ajukan Rp 11 Miliar untuk Bangun 4 Hutan, Salah Satunya di Rorotan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta mengajukan Rp 11 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 untuk membangun hutan di wilayah Ibu Kota.

Pengajuan dilakukan saat Komisi D DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD 2023 bersama dengan Distamhut DKI.

Pengajuan Rp 11 miliar ini menuai pro-kontra di antara anggota DPRD DKI.

Mulanya, perwakilan bidang kehutanan Distamhut DKI Dirja menyatakan bahwa jajarannya bakal membangun empat hutan kota dengan anggaran Rp 11 miliar itu.

"Lokasi, ada empat (hutan yang bakal dibangun)," tutur Dirja.

"(Keempatnya terletak di) Jalan Bangau, Kostrad, Indra Loka, dan Rorotan," sambung dia.

Mendengar ini, anggota Komisi D DPRD DKI Yusriah Dzinnun bertanya apa saja yang bakal dilakukan Distamhut DKI dalam program pembangunan hutan itu.

"Apa bapak menanam pohon? Menguruk? Atau apa?" tanya Yusriah.

Menurut Dirja, dengan Rp 11 miliar, Distamhut DKI akan membuat trek jogging, pos jaga, dan fasilitas bermain untuk anak, di setiap hutan yang bakal dibangun.

Sementara itu, ia mengakui bahwa Distamhut DKI tak akan menanam pohon dengan Rp 11 miliar tersebut.

"Kegiatan pembangunan tidak ada penanaman pohon," ucap dia.

Mendengar pernyataan Dirja, Ida Mahmudah belum merasa terpuaskan.

Ia meminta Distamhut DKI menampilkan salah satu proyeksi perencanaan pembangunan hutan dari empat hutan yang bakal dibangun Distamhut DKI.

Dirja lantas menampilkan proyeksi perencanaan pembangunan hutan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Menurut dia, hutan itu akan dibangun di RT 08/RW12, Rorotan.

Dalam pemaparan Distamhut DKI, tampak suasana kawasan di Rorotan yang masih tampak berantakan.

Kemudian, ditampilkan sejumlah gambar yang berisikan proyeksi pembangunan hutan di Rorotan.

Ada gambar yang menampilkan pos pantau, trek jogging, serta sebuah shelter di hutan tersebut.

Meski telah ditampilkan proyeksi pembangunan itu, Yusriah masih merasa belum terpuaskan.

Ia meminta Ida agar mengurangi anggaran pembangunan hutan senilai Rp 11 miliar itu.

Dalam kesempatan tersebut, Ida akhirnya menunda pembahasan tentang anggaran pembangunan hutan itu.

"Tidak diketok dulu, biar Komisi D bisa baca lebih detil. Ini di-hold dulu yang Rp 11 miliar. Kalau menurut kami itu layak, itu kami berikan," tegas Ida.

Rapat pun berlanjut membahas alokasi untuk program Distamhut DKI lainnya.