Bukan Titipkan PJLP, Muhammad Idris Disebut Cuma Sampaikan Keluhan Warga Pulau Seribu

Pasalnya, posisi dermaga tersebut terlalu tinggi untuk kapal-kapal tradisional milik warga Kepulauan Seribu.

"Beliau itu datang itu menyampaikan keluhan masyarakat Pulau Seribu terkait dermaga yang tinggi untuk kapal tradisional, ketinggian," tutur Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) I Didi Kurniawan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/12/2022).

Didi menambahkan, Idris datang bukan untuk menitipkan orang menjadi petugas penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), seperti isu yang ditudingkan kepadanya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Didi, pihaknya menjelaskan bahwa dermaga masih dalam proses revitalisasi.

Nantinya, pihak pelabuhan akan membangun dermaga yang lebih rendah.

Selain itu, warga juga mengeluhkan akses keluar-masuk pelabuhan yang dibatasi. Tak seperti sebelum direvitalisasi, para warga yang membawa barang kini harus melewati jalur penumpang umum.

"Nah, itu dikeluhkan sama warga. Beliau menyampaikan (keluhan) itu, tetapi itu sudah kami jelaskan juga," ucap Didi.

Bantahan soal 50 petugas PJLP titipan

Didi juga membantah kabar yang menyebutkan Idris mengintervensi perekrutan petugas PJLP dan menitipkan 50 orang menjadi petugas PJLP.

"Enggak, enggak ada (penitipan PJLP). Tapi dia menyampaikan memang, dia berharap penerimaan PJLP itu ya kalau bisa anak pulau, apalagi ditempatkan di pulau," ungkap Didi.

Banyak pekerja yang berasal dari luar Kepulauan Seribu kerap kali berhenti sebelum masa kerjanya habis.

Sehingga, Idris meminta pihak pelabuhan untuk merekrut warga dari Kepulauan Seribu.

"Karena memang kalau anak darat itu relatif pada mundur begitu tahu misalnya penempatan di pulau atau jauh, apalagi sampai Pulau Sabira," imbuh Didi.

Didi menegaskan bahwa semua petugas PJLP di UPPD Perhubungan Pelabuhan Muara Angke harus memenuhi syarat. Mereka harus melamar secara online, lalu mengikuti serangkaian tes.

"Beliau menyampaikan, 'Mohon kalau bisa penerimaannya, ya anak-anak pulau. Anak pulau mau kerja di mana lagi,' begitu. Tetapi saya bilang, 'Ya tentu memenuhi syarat, Pak," kata Didi.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pulau Seribu melaporkan Muhammad Idris ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Senin (19/12/2022).

Muhammad Idris diduga mengintervensi perekrutan PJLP di UPPD Perhubungan Muara Angke.

Ketua LBH Pulau Seribu Iman Cahyadi berujar, Muhammad Idris diduga pernah memasukkan orang ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selain Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang menaungi UPPD Perhubungan Muara Angke.

Menurut Iman, SKPD lain itu adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

"Informasi yang beredar di Pulau Seribu, saudara Muhammad Idris melakukan intervensi itu termasuk DLH dan Dinas SDA," ujar Iman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Intervensi ini, kata Iman, dilakukan Muhammad Idris setelah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta atau sejak 2019.

Dugaan intervensi ini disebut diperkuat oleh orang-orang yang mengaku dimasukkan oleh kader Partai Nasdem itu.

"Sudah lama (Muhammad Idris diduga mengintervensi perekrutan PJLP), semenjak dia menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Enggak hanya sekali," ucap Iman.