Tarif KRL Bakal Dibedakan Sesuai Kemampuan Bayar, Pengguna: Apakah Nanti Ada Kelas Ekonomi dan Eksekutif?

DEPOK, KOMPAS.com - Pengguna kereta rel listrik (KRL) bernama Andre (43) mempertanyakan kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait rencana penyesuaian tarif KRL bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.

Sebab, ia menilai belum ada indikator yang jelas terkait pembedaan tarif KRL tersebut.

"Kalau untuk dipisah (tarif KRL) menjadi yang kaya dan miskin itu yang memberatkan, karena ukurannya apa?" kata Andre di Stasiun Depok Baru, Kamis (29/12/2022).

Dia mengaku tak berkeberatan jika pemerintah menaikkan tarif KRL. Namun, Andre meminta penyesuaian tarif itu sedianya diperjelas dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenhub.

"Kategorinya kan belum jelas, apakah nanti di KRL ada ekonomi, atau eksekutif, itu kan bingung. Atau tiketnya yang membedakan. Jadi masyarakat perlu kejelasan," kata dia.

Andre berpandangan para pengguna KRL berasal dari semua kalangan, baik dari masyarakat bawah, menengah maupun atas.

Oleh karena itu, penyesuaian tarif KRL seharusnya disamakan untuk semua lapisan masyarakat.

"Soalnya yang saya tahu KRL itu kan untuk umum, semua orang bisa naiklah, mau kaya, mau miskin harganya harus sama," kata Andre.

"Yang penting mah kesamaan harga aja, jangan dibedakan antara kaya dan miskin," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tarif KRL tidak mengalami kenaikan sampai 2023 mendatang.

"Kalau KRL enggak naik, Insya Allah sampai 2023 enggak naik, tapi nanti ada pakai kartu," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Kendati demikian, Budi mengatakan, bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan penyesuaian tarif KRL.

"Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik ya," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal sebelumnya mengatakan Kemenhub sudah menyiapkan aturan terkait kebijakan tarif KRL.

"Jadi sebenarnya kita sudah siap untuk sesuaikan tarif KRL, sudah dikaji, dan Peraturan Menteri (Permen) sudah ditandatangani. Tinggal tunggu waktu kapan sesuaikan tarif. Kalau tarif tidak disesuaikan public service obligation (PSO) bisa berkurang. Insya Allah di 2023 awal ada berita-berita soal kenaikan tarif," ujar Risal dalam Ngobras Ipdate Perkembangan Proyek Ditjen Perkeretapian, Senin (12/12/2022).

Mengenai besaran kenaikan tarifnya, Risal belum memberi kepastian.

Risal menambahkan, penyesuaian tarif KRL tersebut dilakukan karena beberapa hal, di antaranya yakni pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat terus meningkat

"Salah satunya pelayanan dan kebutuhan PSO dan lainnya dan banyak pertimbangannnya," jelas dia.