[POPULER JABODETABEK] Meratapi Janji Polisi Tuntaskan Kasus Akseyna | Pedagang Tolak Larangan Jual Elpiji 3 Kg di Warung | Heru Digugat ke PTUN

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang janji Kepala Kepolisian Resor Depok Komisaris Besar Ahmad Fuady untuk menuntaskan kasus Akseyna ramai dibaca pada Sabtu (14/1/2023).

Lalu, berita tentang larangan menjual elpiji tiga kilogram atau gas melon juga menarik perhatian pembaca. Nantinya, gas ini hanya dijual melalui penyalur resmi.

Adapun berita Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga ramai dibaca.

Heru digugat atas Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II. Beleid itu diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum purnatugas lalu. Berikut paparannya:

1. Janji Penuntasan Kasus Akseyna

Usai resmi dilantik sebagai Kapolres Depok, Kombes Ahmad Fuady berjanji akan berupaya mengusut tuntas misteri kematian Akseyna Ahad Dori.

"Nanti akan saya pelajari ya dengan seluruh pejabat utama, khususnya Kasat Reskrim. Insya Allah akan kami tuntaskan," kata Ahmad Fuady, Jumat (13/1/2022).

Akseyna merupakan mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Ia ditemukan meninggal di Danau Kenanga, UI pada 26 Maret 2015.

Namun sudah hampir delapan tahun berlalu sejak jasad Akseyna ditemukan, kepolisian masih belum mampu mengungkap pelaku dan motif pembunuhan Akseyna. Baca selengkapnya di sini.

2. Pedagang tolak larangan jual gas melon di warung

Pemerintah berencana menjual elpiji 3 kg atau gas melon hanya melalui penyalur-penyalur resmi.

Menanggapi rencana tersebut, pemilik warung sembako di Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, bernama Hartati (46) mengaku tidak setuju jika kebijakan itu diberlakukan.

"Langganan jadinya pasti pada beli di pangkalan. Nah, kalau jauh, (warga) enggak punya motor, gimana? Padahal kan harganya cuma beda Rp 1.000-Rp 2.000 doang (antara warung dan pangkalan resmi)," kata Hartati saat ditemui, Sabtu (14/1/2023). Baca selengkapnya di sini.

3. Heru digugat ke PTUN atas Kepgub warisan Anies

Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu mengapa dirinya digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ya, kami enggak tahu kenapa digugat. Siapa yang gugat?" ujar Heru Budi di Ancol, Jakarta Utara, Jumat malam.

Sebelumnya, sebanyak 24 warga melayangkan gugatan ke PTUN atas Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II.

Heru Budi lalu meminta awak media agar mengonfirmasi soal gugatan itu kepada Biro Hukum Pemprov DKI. "(Tanya) Biro Hukum itu," katanya. Baca selengkapnya di sini.