Tolak Penerapan ERP, Massa Pengemudi Ojol Berdemo di Gedung DPRD DKI

Pantauan Kompas.com sekitar pukul 11.47 WIB, terdapat seratusan pengemudi ojol yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Mereka menuntut agar sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) tidak diterapkan di Ibu Kota.

"Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj (Gubernur DKI), siapa yang tanda tangan?" ujar salah satu orator dari mobil komando.

"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," sambung dia.

Berdasarkan pantauan, para pengunjuk rasa turut membawa atribut berupa bendera dengan logo masing-masing komunitas ojol. Terpampang pula sejumlah poster berisi penolakan sistem ERP.

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024," demikian tulisan di salah satu poster.

Salah satu orator kemudian kembali meneriakkan penolakan terhadap sistem ERP.

"Tolak ERP," kata orator.

"Lawan!" jawab para ojol selaku pengunjuk rasa.

"Tolak ERP," orator kembali berteriak.

"Lawan!" para pengunjuk rasa menjawab.

Untuk diketahui, sistem ERP tercantum dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Berdasarkan Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.

Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Dalam Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota.