Soal Pengadaan Lift Gedung DPRD DKI Rp 3,4 Miliar, Komisi A: Mungkin yang Lama Rusak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta buka suara soal pengadaan lift di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, yang beranggaran hingga Rp 3.486.532.200 (Rp 3,4 miliar).

Anggaran ini diajukan oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono berujar, pengadaan itu diajukan untuk mengganti lift di gedung legislatif Jakarta sudah rusak.

“Yang pengadaan baru itu, mungkin penggantian (lift lama). Mungkin (lift lama) rusak atau sudah waktunya diganti,” ucapnya melalui sambungan telepon, Senin (30/1/2023).

Di sisi lain, politisi Demokrat itu belum mengetahui lift mana yang bakal diganti oleh lift senilai Rp 3,4 miliar tersebut.

“Enggak ada (lokasi lift baru) lah, mau ditaruh di sebelah mana,” katanya.

“(Posisi lift baru) enggak tahu, nanti saya tanya Sekretaris DPRD DKI dulu,” sambung Mujiyono.

Ia meyakini ada lift lama di gedung legislatif Jakarta yang memang perlu diganti.

Sebab, menurut Mujiyono, gedung legislatif Jakarta tergolong berusia lanjut.

“Itu gedung lama DPRD kan dari kapan tahu. Tahu sendiri konstruksinya seperti apa,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Sekretariat DPRD DKI menganggarkan Rp Rp 3,4 miliar untuk pengadaan lift di Gedung DPRD DKI Jakarta dari APBD DKI 2023.

Pengadaan bernama paket pengadaan lift Gedung DPRD DKI itu tercantum dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah (LKPP).

Anggaran pengadaan lift tersebut terpampang dengan pagu Rp 3.486.532.200.

"Total pagu Rp 3.486.532.200," demikian tertulis dalam situs Sirup LKPP, dikutip Kamis (26/1/2023).

Berdasarkan situs tersebut diketahui bahwa paket pengadaan diperbarui pada 13 Januari 2023.

Pengadaan ini tak akan memakai produk dalam negeri.

Dalam situs itu tertulis pengadaan tersebut tergolong sebagai usaha kecil.

Metode pemilihan kontrak dilakukan melalui sistem tender.

Kemudian, jadwal pelaksanaan kontrak dimulai Mei 2023 dan berakhir dua bulan setelahnya atau Juli 2023.

Sementara itu, jadwal pemilihan penyedia dimulai Februari 2023 dan berakhir tiga bulan setelahnya atau Mei 2023.