Pengamat Sebut Kebijakan Pemprov DKI Soal Pengaturan Jam Kerja Harus Selaras dengan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal pengaturan jam kerja karyawan perkantoran di Ibu Kota dinilai harus selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah saat dihubungi, Selasa (8/5/2023).

"Kebijakan DKI Jakarta itu tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Trubus.

Menurut Trubus, kebijakan soal aturan jam kerja pegawai perkantoran harus diselaraskan dengan pemerintah pusat karena banyak perkantoran pemerintah dan lembaga yang lokasinya berada di Jakarta.

"Karena kalau bicara soal mengatasi kemacetan itu kan pekerja ada dari kementerian dan lembaga," ujar Trubus.

"Itu banyak PNS kementerian dan lembaga itu kan banyak di kita. Dibuat aturannya. Lalu lainnya kan di Jakarta ini adalah perusahaan korporasi," imbuh dia.

Apabila kebijakan itu diberlakukan, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk memberi kompensasi bagi perusahaan swasta di Ibu Kota.

"Pemprov DKI aturan itu kepada perusahaan itu harus ada kompensasi. Dengan aturan itu konsekuensinya apa? Apa ngasih subsidi apa keringanan pajak atau apa. Kan harus ada buat swasta," ujar Trubus.

Trubus mengatakan, apabila nantinya tidak ada kompensasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, akan ada perkantoran merasa dirugikan dengan pengaturan atau pembagian jam kerja karyawan.

"Kalau tidak ada itu, rugi perusahaan swastanya kalau diatur jam kayak gitu, tidak bisa," ucap Trubus.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI hendak membahas pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

"(Pengaturan jam kerja) segera dibahas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melalui focus group discussion (FGD)," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Pemprov DKI akan mengundang praktisi lalu lintas dan pihak-pihak terkait untuk mengikuti FGD tersebut.

Heru menyebutkan, pengaturan jam kerja dapat berupa karyawan sebagian perusahaan di sebuah gedung masuk kerja pukul 08.00 WIB.

Kemudian, perusahaan lainnya di gedung yang sama masuk kerja pukul 10.00 WIB.

"Kalau itu dari rumah jam 06.00 WIB, mengantar anak sekolah dulu jam 07.00 WIB. Terus, dia ke kantor jam 08.00 WIB. Jadi enggak mengganggu dia sebagai orangtua yang mengantarkan anak sekolah. Ada juga yang masuk jam 10.00 WIB," sebut Heru.

Heru meyakini, pengaturan jam kerja bisa mengurangi kemacetan di Ibu Kota hingga sekitar 30 persen.

Untuk diketahui, soal pengaturan jam kerja, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah menggelar FGD sejak tahun kemarin atau era kepemimpinan Anies Baswedan.

Namun, pengaturan jam kerja tak kunjung diberlakukan.

Pemprov DKI sempat hendak mengujicobakan pengaturan jam kerja. Akan tetapi, uji coba itu juga tak pernah berlangsung.