Pemprov DKI Diminta Segera Turun Tangan Atasi Polemik Ruko di Pluit yang Caplok Saluran dan Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diminta turun tangan mengatasi penyerobotan lahan yang dilakukan pemilik ruko di Pluit, Jakarta Utara.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah kepada wartawan pada Selasa (16/5/2023).

"Saya sampaikan saya berharap Dinas PTSP dan Satpol PP untuk segera turun ke sana dan menyelesaikan," ujar Ida.

Ida meminta Satpol PP dan Dinas PMPTSP untuk mencari solusi dari persoalan yang terjadi. Hal itu diharapkan agar permasalahan yang terjadi tidak meluas.

"Jangan permasalahannya semakin runcing, semakin melebar. Jadi saya berharap untuk sesegera mungkin PTSP dan Satpol PP untuk segera turun ke lapangan mencari solusi yang terbaiknya seperti apa," kata Ida.

Ida mengakui bahwa sejauh ini belum menerima laporan langsung terkait masalah penyerobotan lahan dari pemilik ruko di Pluit, Jakarta Utara, itu.

Ia mengetahui persoalan tersebut dari video cekcok yang viral di media sosial.

"Pertama kita belum pernah mendapatkan aduan secara langsung lisan maupun tertulis. Ini kan saya mendengarnya karena viral aja jadi saya mengetahui ini," kata Ida.

Sebelumnya, Ketua RT setempat, Riang sudah melayangkan surat yang ditujukan kepada Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, atas keresahan masyarakat soal dugaan pelanggaran batas bangunan yang menutup saluran air hingga memakan bahu jalan.

Dalam surat tersebut, Riang mengungkapkan bahwa keberadaan 20 unit ruko di Z4 Utara dan 22 unit ruko di Z8 Selatan adalah milik perorangan.

Sebanyak 20 unit ruko di Blok Z4 Utara digunakan sebagai tempat usaha restoran dan kafe, sedangkan 22 unit ruko di Blok Z8 Selatan digunakan sebagai tempat usaha perkantoran dan restoran.

Pada awal 2019, bangunan ruko di Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan masih terlihat baik dan tidak ada satu pun yang menutup saluran air atau memakan bahu jalan.

"Bahwa, pada pertengahan 2019, ada dua ruko di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara, RT 011/RW 03, yang mulai membangun, melewati batas saluran air got, dan memakan bahu jalan lebih dari empat meter," bunyi surat Riang kepada Heru Budi.

Atas kegiatan pembangunan 2 ruko yang melewati batas ini, Riang melaporkan ke Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan untuk dilakukan penertiban. Sayangnya, laporan itu tidak membuahkan hasil.

Akibat dari pembiaran, Riang mengungkapkan, pada periode akhir 2019 hingga 2022 telah terjadi pembangunan ruko yang melewati batas secara berjamaah.

Sama seperti sebelumnya, mereka menutup saluran air dan memakan bahu jalan untuk pejalan kaki dengan perkiraan lebih dari empat meter.