Desakan Pembentukan Pansus dan Audit Ancol Buntut Sejumlah Proyek Mangkrak...

Para legislator meminta pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menelusuri permasalahan itu dan menyarankan audit perusahaan untuk mengetahui kondisi bisnis dan masalah yang dihadapi PT Pembangunan Jaya Ancol.

"Kami dibohongi, tulis aja. Selama ini rapat dengan Ancol tidak pernah memunculkan persoalan ini," ujar anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak beberapa waktu lalu.

Keterbukaan informasi jajaran direksi PT Pembangunan Jaya Ancol dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta turut dipertanyakan.

"Laporan Ancol enggak pernah terbuka mengenai bahwa persoalan internal mereka," kata Gilbert.

Menyusul hal itu, jajaran direksi BUMD DKI Jakarta itu akhir membeberkan permasalahan yang terjadi di perusahaan, dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI pada Rabu (21/6/2023).

3 proyek mangkrak di Ancol

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Winarto menjelaskan, setidaknya ada tiga proyek yang terkendala.

Pertama adalah kerja sama pembangunan apartemen dengan Crown Group di kawasan Ancol Barat. Kesepakatan itu dijalin PT Pembangunan Jaya Ancol pada 27 April 2018.

Namun, pada 2019, PT Pembangunan Jaya Ancol dan Crown Group sepakat membatalkan kerja sama. Pembangunan proyek bahkan belum sama sekali dilakukan.

"Tidak jadi karena perspektif properti yang sama-sama tidak yakin. Akhirnya, ditutup 20 Oktober 2019," ujar Winarto dalam rapat tersebut.

Kedua, kerja sama pembangunan hotel di kawasan Ancol dengan Marriott Group pada 12 Desember 2012. Kala itu, PT Pembangunan Jaya Ancol dan Marriott sepakat mendirikan hotel dengan 312 kamar.

Di tengah proses pembangunan, kerja sama antara Ancol dan Marriott nyatanya terhenti. Upaya penyelesaian kemudian dijajaki kedua belah pihak.

"Tahun 2019, dilakukan upaya penyelesaian kembali oleh kedua belah pihak dengan syarat pengakhiran melalui SIAC dan Ancol membayar kompensasi serta menanggung biaya legalitas," kata Winarto.

Proyek ketiga adalah pengembangan pusat perbelanjaan Ancol Beach City (ABC) bersama PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS).

Kesepakatan yang dijalin berkait build, transfer, operate (BTO) music stadium di ABC Mall.

Dalam perjalanannya, Winarto menyebutkan, PBCS justru mengalihkan kerja sama tersebut ke PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP).

Setelah pembangunan selesai, proses peralihan aset BTO dari PT WAIP ke Ancol pun dilaksanakan pada 20 Desember 2012 dan 31 Juli 2013.

Setahun kemudian, terjadi sengketa antara PT WAIP dengan PT Mata Elang International Stadium (PT MEIS) selaku pengelola area konser di Music Stadium ABC Mall.

Konflik kedua perusahaan itu kemudian menyeret PT Pembangunan Jaya Ancol yang ternyata turut digugat secara perdata oleh MEIS.

"PT MEIS juga mengajukan PT PJA turut sebagai tergugat dalam beberapa gugatan perdata. Padahal, dalam kasus ini tidak ada hubungan hukum antara PT MEIS dengan PT PJA," ungkap Winarto.

Usul pembentukan pansus

Anggota Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga lantas mengusulkan pembentukan pansus untuk mengusut dan menangani permasalahan di PT Pembangunan Jaya Ancol.

"Saya mengusulkan pansus Ancol untuk salah satu usulan dari Komisi B. Ini karena ternyata sangat besar masalah atau persoalan yang ada di Ancol," ujar Pandapotan dalam rapat tersebut.

Pandapotan mengatakan, PT Pembangunan Jaya Ancol sebelumnya tidak pernah mengungkapkan masalah mengenai pembangunan proyek.

Dalam beberapa rapat sebelumnya, Ancol hanya menjelaskan soal dampak pandemi Covid-19 terhadap pemasukan perusahaan.

"Selama jadi pimpinan dua tahun lebih, saya enggak pernah tahu persoalan-persoalan ini. Saya kira tidak ada masalah di Ancol terkait pembangunan," kata Pandapotan.

"Ternyata, ada persoalan dengan Marriot, dengan Crown," sambung dia.

Anggota Komisi B Suhud Alynudin setuju dengan usulan pembentukan pansus. Hal ini agar permasalahan di Ancol ditangani lebih serius.

"Saya setuju perlunya ada pansus DPRD untuk mendalami permasalahan yang muncul ini," kata Suhud.

Desakan audit perusahaan

Bersamaan dengan itu, Komisi B mendesak BP BUMD untuk mengaudit PT Pembangunan Jaya Ancol.

Desakan disampaikan karena Suhud kecewa dengan kondisi salah satu BUMD DKI Jakarta tersebut.

"Saya kira BP BUMD perlu melakukan semacam audit untuk melihat lost opportunity dari mangkraknya sekian banyak proyek ini," ujar Suhud.

Dengan begitu, dapat diketahui seberapa besar kerugian yang dialami PT Pembangunan Jaya Ancol akibat mangkraknya proyek pembangunan.

Proses audit juga dapat menghitung kemungkinan keuntungan yang seharusnya didapatkan Ancol, apabila kelak pembangunan proyek rampung.

"Biar masyarakat tahu sebenarnya kerugian, potensi yang harusnya didapat oleh Ancol, ada berapa akibat dari mangkraknya ini berapa, dan berapa kerugiannya akibat dari mangkrak," kata Suhud.