Tri Adhianto Dilantik sebagai Wali Kota Bekasi dengan Masa Jabatan Tersisa 1 Bulan

BEKASI, KOMPAS.com - Tri Adhianto kini telah resmi menjadi Wali Kota Bekasi setelah dilantik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/8/2023).

Tri mengatakan, menjadi Wali Kota Bekasi merupakan sebuah anugerah yang harus dijalaninya dengan baik meskipun jabatannya hanya sebulan.

"Menjadi pejabat politik mimpi saja enggak, kalau Pak Gubernur bilang itu sudah takdir ya harus saya jalani," kata Tri dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/8/2023).

Tri Adhianto resmi dilantik menjadi Wali Kota Bekasi di sisa masa jabatan 2018-2023, menggantikan Rahmat Effendi yang terjerat kasus korupsi.

Tri sebenarnya telah bertugas memimpin Bekasi tak lama usai Rahmat Effendi ditangkap KPK pada Januari 2022 lalu, namun posisinya hanya sebagai pelaksana tugas.

Usai kasus yang menjerat Rahmat Effendi inkrah dan ia diberhentikan tidak hormat, baru lah Tri Adhianto bisa dilantik sebagai Wali Kota Bekasi.

Mulai Senin kemarin, Tri resmi menjadi Wali Kota Bekasi sampai masa jabatannya berakhir pada 20 September 2023.

Meski jabatannya singkat, Tri berjanji akan fokus memperbaiki infrastruktur kota, persiapan jelang musim kemarau, serta penanganan banjir.

"Kita akan fokus memperbaiki infrastruktur dan juga penanganan terkait banjir dan ini kita (mempersiapkan) musim kemarau," kata Tri.

Tri menuturkan, ia akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menambah aliran air baku pada saat kali Bekasi turun akibat musim kemarau.

"Apabila terjadi limbah sehingga air baku di Bekasi tak bisa dioptimalkan menjadi air olahannya," janjinya.

Tri juga berjanji bakal membangun Kota Bekasi menjadi lebih baik, menjaga kestabilan ekonomi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Bekasi.

"Kita akan mencoba memperbaiki, konsentrasi pelayanan kesehatan, dan juga pendidikan yang menjadi PR di Pemkot Bekasi," paparnya.

Berkait polusi udara di Kota Bekasi, Tri menuturkan, ia akan mensosialiasaikan kepada warga untuk mengurangi kendaraan pribadi.

"Mudah-mudahan ini lebih cepat kita dorong, bisa terwujud dan penggunaan kendaraan pribadi (berkurang)," ujarnya.

Selain soal kendaraan pribadi, Tri meminta kepada Camat dan Lurah untuk terus mensosialisasikan pemantauan mengindahkan masyarakat membakar sampah.

"Karena ini potensi terjadinya polusi gas CO2 yang cukup sangat berbahaya," ucapnya.

"Terakhir memotivasi ke jajaran birokrat reformasi birokrasi. Birokrasi yang melayani, birokrasi yang kemudian aware, responsif dan antisipasi," tandasnya.