Polusi Jakarta Tinggi dan Jalanan Macet, Pj Gubernur: Jumlah Pegawai Pemprov WFH Tak Sebanding Warga Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari ketiga pemberlakuan mekanisme work from home (WFH) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kadar polusi di langit ibu kota masih membahayakan.

Kualitas udara di DKI Jakarta pada Rabu (23/8/2023) pagi masih masuk kategori tak sehat dengan posisi terburuk keempat di dunia.

Dikutip dari laman IQAir pukul 06.00 WIB, US air quality index (AQI US) atau indeks kualitas udara di Jakarta tercatat di angka 157.

erdasarkan tingkat polusi, udara DKI Jakarta tergolong tidak sehat pada Rabu pagi ini. Adapun konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini PM 2.5.

Konsentrasi tersebut 13,2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO).

Sebagai informasi, aturan WFH kapasitas 50 persen bagi para ASN DKI di mulai sejak Senin (21/8/2023).

Penerapan WFH bertujuan untuk menangani polusi udara di langit Jakarta dan kota-kota sekitarnya, sekaligus mengurangi kemacetan untuk persiapan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023.

Tak mau disalahkan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai kebijakan WFH tidak akan berdampak pada tingkat polusi dan volume kemacetan ibu kota bila hanya dijalankan oleh ASN Pemprov DKI.

"Jangan salahin Pemda (kalau masih macet). Maksudnya ini (WFH) kan sama-sama," ujar Heru usai melakukan kegiatan menanam pohon di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023).

Heru mengatakan, jumlah ASN di Pemprov DKI Jakarta yang menjalani WFH tak sebanding dengan total warga di Ibu Kota.

Hal inilah yang diduga menjadi faktor belum efektifnya WFH untuk mengurangi kemacetan.

"Pemda hanya 25.000, Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh. Sehingga harapan saya semua bisa ikut (WFH) tapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri," kata Heru.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan terhadap ASN yang WFH agar tidak beraktivitas di luar rumah saat jam kerja.

"Saya bisa video call. Jadi saya minta Pak Wali Kota, Pak Wali Kota Jakarta Barat mana yang work from home. Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita bisa video call, tanya 'kamu di mana, di rumah?'" kata Heru.

Lobi perusahaan swasta

Heru berencana menggelar pertemuan terbatas dengan asosiasi perusahaan hingga pengusaha di Ibu Kota pada Kamis (23/8/2023).

Dalam pertemuan itu, Heru bakal melobi pihak swasta agar bersedia menerapkan WFH selama KTT ASEAN pada 5 - 7 September 2023.

"Saya akan komunikasi khusus untuk (KTT ASEAN) pada 5-7 September ini," ujar Heru.

"Kami akan mengundang Apindo, Kadin, Asprindo, dan lain-lain mungkin besok. Apa yang harus kita lakukan, dan anggota mereka masing-masing," sambungnya.

Menurut Heru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah mengimbau kepada perusahaan di Ibu Kota agar menerapkan WFH 50 persen untuk menekan polusi udara.

Namun, kebijakan WFH itu bakal ditingkatkan menjadi 75 persen pada saat KTT ASEAN berlangsung.

Tujuannya, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama kegiatan kenegaraan itu berlangsung di Jakarta.

"Saya tidak minta untuk mereka WFH, karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang ukurannya adalah mereka sendiri yang tahu," kata Heru.

Sesuaikan dengan kondisi

Kendati demikian, Heru tetap menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan swasta bahwa mereka tetap bisa menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan situasi bisnis.

"Tapi saya sudah sampaikan ke pihak swasta untuk menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan dan aktivitas swasta masing-masing. Ya seyogianya turut membantu melancarkan KTT ASEAN," pungkasnya.

Sebagai informasi, ada dua agenda KTT ASEAN 2023 yang akan berlangsung di Ibu Kota.

Pertama, ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) telah berlangsung pada 8-14 Juli 2023.

Kemudian, KTT ASEAN Plus atau ASEAN+3 Summit dilaksanakan pada 5-7 September 2023.

(Penulis: Tria Sutrisna, Muhammad Isa Bustomi | Editor: Nursita Sari, Ihsanuddin)