Jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Diperpanjang, Ini Sederet Catatan dan Evaluasi Kinerjanya Setahun Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dipastikan melanjutkan jabatannya setelah menerima surat keputusan perpanjangan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (16/10/2023).

"Iya (hari ini) menerima SK. Biasanya kan satu tahun, satu tahun," ujar Heru Budi usai menerima SK di Kemendagri, Senin.

Seperti diketahui, Heru Budi dilantik sebagai Pj Gubernur DKI oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada 17 Oktober 2022.

Setahun sudah Heru Budi menduduki jabatan strategis ini. Tepatnya, pada 29 September lalu, ia telah menjalani evaluasi satu tahun kinerjanya dalam memimpin Ibukota.

Evaluasi triwulan keempat Heru dalam memimpin DKI Jakarta berlangsung di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Adapun Heru mengaku menerima pesan dari Tito agar tetap bekerja dengan baik. Heru mengaku tak ada pembahasan lain dengan Tito setelah dia menerima SK perpanjangan jabatan.

"Pesannya (Mendagri), ya kerja yang baik saja," kata Heru usai menerima SK perpanjangan sebagai Pj Gubernur DKI.

Kendati jabatannya sudah diperpanjang, masih ada sejumlah catatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Evaluasi itu diharapkan bisa mendorong kinerja yang lebih baik.

Apresiasi buat Sodetan Ciliwung hingga pengaduan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebelumnya menilai, kinerja Heru bagus selama satu tahun menjabat.

Salah satu adalah soal Sodetan Ciliwung. Pembebasan lahan proyek untuk mengatasi banjir itu akhirnya selesai di tangan Heru Budi setelah mangkrak beberapa tahun.

"Sodetan Ciliwung kan udah bagus sekarang," kata Prasetyo ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (13/10/2023).

Hal senada juga diungkap Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. Ia juga mengapresiasi kelanjutan proyek normalisasi Kali Ciliwung, yang sebelumnya sempat terhenti.

"Saya kira pak Heru Budi patut diberi kesempatan lagi. Ini masih bisa lebih maksimal lagi tapi paling tidak ada progres," ujar Justin kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).

Justin juga mengapresiasi langkah Heru yang membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota yang sempat berhenti juga di zaman Anies Baswedan.

Selain itu, sosok Heru juga dianggap sebagai pemimpin yang luwes dan tak jarang blusukan atau turun ke lapangan untuk melihat masalah yang dialami warga.

Komunikasi kurang baik

Almarhum Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengevaluasi kinerja Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama satu tahun terakhir.

Gembong menilai selama Heru Budi menjabat sebagai pemimpin DKI Jakarta, komunikasi publiknya masih belum maksimal.

"Pertama (evaluasinya itu) komunikasi publik pak Heru kurang baik. Masih sama. Maka, ini perlu diperbaiki," kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2023).

Gembong mengatakan komunikasi seorang pemimpin yang baik sangat diperlukan, meski Heru merupakan orang birokrat.

Sebab, Heru Budi akan memberikan arahan kepada anak buahnya setiap kebijakan dan program yang sudah atau akan dijalankan.

Gembong pun menduga, komunikasi yang kurang baik dari Heru Budi itu tak terlepas dari karakter. Dengan demikian, ia meminta Dinas Kominfo DKI Jakarta untuk mendampingi Heru.

Dinilai belum benahi kemacetan

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menilai kinerja Heru Budi ada positifnya. Tetapi,menurut Taufik, lebih banyak hal negatif.

Salah satunya, Heru Budi kurang melanjutkan program-program gubernur terdahulu.

Sebagai contoh, tingkat kemacetan Ibu Kota yang bertambah dan buruknya polusi udara hingga menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Lebih lanjut, bantuan untuk warga melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga dinilai mengalami penurunan pelayanan.

Kondisi itu mendasari alasan dia menyarankan Heru Budi tak lagi menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Apalagi, jabatan itu diperoleh bukan dari pilihan langsung masyarakat.

“Pj Gubernur DKI bukan orang yang dipilih warga Jakarta, sehingga chemistry dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Rakyat Jakarta tak pernah merasa memilih Pj Gubernur DKI untuk menjadi pemimpinnya,” kata Taufik.

Diminta lebih tegas ke pengembang

Justin Adrian berpendapat Heru Budi Hartono harus mengevaluasi diri bila nantinya kembali diperpanjang sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta.

Menurut Justin, hal yang semestinya diperbaiki Heru Budi soal ketegasan menagih penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

"Namun Pak Heru Budi dan jajarannya belum optimalkan untuk penagihan kewajiban pengembang terkait penyerahan fasum fasos," ujar Justin kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).

Menurut Justin, ketegasan Heru Budi dibutuhkan agar lahan fasos fasum tak dimanfaatkan oleh orang lain untuk sesuatu yang tidak diinginkan.

"Hingga saat ini aset yang belum diserahkan tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ucap Justin.