Siap Tambah Jalur Sepeda di Jakarta, Heru Budi: Memang Ada yang Larang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, Pemprov DKI bersedia menambah jalur sepeda di Ibu Kota apabila dibutuhkan warga.

"Ya tambah kalau warga minta. Memang ada yang melarang?" ucap Heru kepada wartawan di Gedung Dinas Teknis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Meski begitu, Heru menegaskan, pembangunan jalur sepeda baru harus dikaji dan dievaluasi terlebih dahulu oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Iya dong kan perlu dievaluasi. Semua boleh dibangun," kata Heru.

Sebelumnya, komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat Kota Ramah Sepeda untuk wilayah DKI Jakarta yang diberikan pada 2021.

Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima menjelaskan, hal ini karena Jakarta dianggap tak konsisten dalam pembangunan fasilitas untuk pengendara sepeda.

"Per hari ini, Selasa 7 November 2023, anugerah tersebut kami cabut kembali, dan menyatakan Kota Jakarta gugur mendapat predikat sebagai Kota Ramah Sepeda," ujar Fahmi dalam keterangan resminya, Selasa (7/11/2023).

Salah satu yang disorot oleh B2W ialah tidak dianggarkannya pembangunan jalur sepeda oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2024.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga pernah menggusur pedestrian dan jalur sepeda di wilayah Santa, Jakarta Selatan, untuk merekayasa lalu lintas.

"Kami berpandangan tidak lah baik mempertahankan penghargaan itu. Sedangkan kondisi nyatanya, saat ini, sangat jauh dari apa yang dinilai baik ketika penghargaan diberikan," kata Fahmi.

Menurut Fahmi, B2W sebelumnya memberikan predikat Kota Ramah Sepeda untuk Jakarta karena dianggap mempunyai sistem tata kota yang baik untuk bersepeda.

Pembangunan jalur sepeda juga dilakukan secara masif dengan penyediaan anggaran mencapai Rp 119 miliar untuk tiga tahun.