Keluhan itu disampaikan Munandar saat rapat kerja bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (4/12/2023).
"Kendala cuma (fasilitas) kantor, selain di Jakarta Timur," kata Munandar kepada Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono.
Munandar mengemukakan salah satu yang dibutuhkan di kantor Bawaslu tingkat kota, yakni ruang Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Kalau yang di Jakarta Timur, sudah. Sisanya masih terhambat karena kami masih butuh ruang Gakkumdu itu tidak ada," kata Munandar.
Selain ruang Gakkumdu, Bawaslu tingkat wilayah DKI Jakarta disebut juga tidak memiliki ruang sidang.
Munandar mengatakan, Bawaslu di tingkat kota selama ini memanfaatkan ruang lain, sehingga menjadi multifungsi.
"Jadi multifungsi. Misalnya, ruang Gakkumdu tapi kami buat rapat dengan panwas dan sebagainya," ucap Munandar.
Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI juga menggelar rapat bersama Pemprov dan KPU DKI Jakarta sebagai tindak lanjut persiapan tahapan Pemilu 2024, Senin pagi.
Rapat itu salah satunya membahas terkait tempat penyimpanan logistik Pemilu 2024.
https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/04/15362711/persiapan-pemilu-2024-bawaslu-dki-keluhkan-fasilitas-kantor