Turun Tangan Bawaslu Selidiki Kasus Dugaan Camat Bekasi Tidak Netral karena Foto Pamer "Jersey" Nomor 2

BEKASI, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi mulai menyelidiki kasus dugaan camat Kota Bekasi tidak netral karena memamerkan jersey dengan nomor punggung 2.

Dalam foto yang tersebar terlihat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bekasi itu memamerkan jersey dengan nomor punggung 2 usai kegiatan olahraga yang digelar di Stadion Patriot Chandrabaga.

Foto tersebut pun dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Alhasil, ada seorang warga sipil yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas para ASN Kota Bekasi itu ke Bawaslu Kota Bekasi.

Berkas laporan lengkap

Kordiv Penanganan Pelanggaran Muhammad Sodikin mengatakan, pihaknya telah menerima laporan berkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) tersebut pada Selasa (2/1/2024).

Sodikin mengatakan, laporan tersebut telah lengkap secara formil dan materil.

"Jadi kasus laporan dugaan netralitas ASN Nomor 015 secara syariat formil dan materil telah terpenuhi," ujar Sodikin saat ditemui di Gedung Bawaslu Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kamis (4/1/2024).

Sodikin mengatakan, per hari ini, pihaknya bakal mulai menentukan posisi laporan tersebut apakah ada dugaan pelanggaran netralitas ASN atau tidak.

"Dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran bahwa ketika sifatnya laporan, kami punya waktu menentukan posisi kasus," paparnya.

Mencari bukti-bukti

Sodikin melanjutkan, penyelidikan berkait dugaan pelanggaran netralitas ASN akan dilakukan selama dua pekan sampai akhirnya putusan.

"Iya 14 hari kerja itu kami sudah menentukan posisi kasusnya apakah lanjut atau ini tidak memenuhi unsur itu," imbuh dia.

Selama dua pekan itu, Bawaslu akan mengumpulkan bukti-bukti serta memanggil para camat yang ikut dalam kegiatan tersebut.

"Nanti tinggal pada proses berjalan proses klarifikasi, penyelidikan, nanti akan kita himpun bukti-bukti," ucapnya.

Bawaslu bakal mencari bukti yang konkrit apakah 10 camat dalam foto tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran.

Terancam 1 tahun penjara

Apabila terbukti melakukan pelanggaran kampanye Pemilu 2024, para camat tersebut terancam pidana satu tahun penjara sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat 2.

"Itu sanksi Pidana di (Pasal) 494 (Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) ancaman pidananya ada, dendanya ada," ujar Sodikin.

Untuk mencari bukti tersebut, Bawaslu bakal melakukan pemanggilan pelapor dan terlapor atas kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut.

Jika diperlukan, saksi ahli juga akan dimintai keterangan untuk menentukan posisi kasusnya.

"Bila perlu nanti kalau memang berjalan kami harus memanggil saksi ahli untuk menentukan posisi kasus nanti akan kami panggil," paparnya.

Pemeriksaan camat

Sodikin mengatakan, tidak semua camat Kota Bekasi memperlihatkan jersey nomor 2 jika dilihat dari foto yang beredar.

Oleh karena itu, Bawaslu bakal memeriksa camat yang memegang jersey nomor punggung 2 terlebih dahulu.

"Maka kemungkinan selain pelapor dan terlapor nanti kami akan fokuskan untuk minta keterangan yang memegang jersey nomor 2 dulu," ucap dia.

Sodikin mengatakan, ada 13 orang yang bakal diperiksa. Termasuk Pj Walikota Bekasi Raden Gani, Pimpinan Cabang BJB Kota Bekasi, dan Kepala Satpol PP.

"Tidak menutup kemungkinan nanti pada proses pengembangan ketiga belas orang tersebut akan dimintai keterangan," ujar dia.