Kuasa Hukum Firli Hormati Keputusan Romli Atmasasmita yang Menolak Jadi Saksi Meringankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, menghormati keputusan pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita yang enggan menjadi saksi meringankan (a de charge), dalam kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Kami memahami beliau untuk tidak menjadi saksi meringankan, dan kami juga hormati sikap beliau selaku bagian hukum," ucap Ian Iskandar saat dikonfirmasi, Jumat (5/1/2024).

Menurut Ian, keputusan Romli dapat memberi contoh ke masyarakat bahwa seseorang harus berinteraksi dan mengetahui kegiatan sehari-hari dengan pihak yang akan diberikan keterangan.

"Dia (Romli) memberi contoh juga kepada publik bahwa untuk saksi meringankan itu memang orang yang tahu persis sehari-hari, berinteraksi dengan orang yang dia akan berikan keterangan," ungkap Ian.

Ian tidak keberatan apabila Romli tetap menjadi saksi ahli Firli dalam kasus ini. Menurutnya, Romli sering memberikan saran kepada pihak penasihat hukum Firli.

"Kami tidak berkeberatan untuk dijadikan ahli. Banyak masukan dari beliau kepada Pak Firli dan tim penasihat hukum (PH), begitu," jelas Ian.

Dikonfirmasi, Romli telah menolak permintaan Firli menjadi saksi meringankan dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

"Sudah saya kirim surat elektronik ke Polda Metro Jaya bahwa saya menolak," kata Romli.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak sudah mengonfirmasi penolakan Romli.

"Dan hasil konfirmasi dengan Prof Romli, beliau tidak bersedia menjadi saksi a de charge untuk tersangka FB," kata Ade.

Kini polisi sudah memeriksa Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo selama tiga kali, yakni pada 1 Desember 2023 dan 6 Desember 2023, dan 27 Desember 2023.

Namun, polisi masih belum menahan Firli karena masih mengungkap dugaan adanya TPPU.

Pada kasus ini, Firli diduga memeras Syahrul Yasin Limpo atas perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di 2021.

Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Firli mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

PN Jaksel menolak permintaan praperadilan Firli pada 19 Desember 2023 lalu.