Kompas.com - 04/07/2013, 09:22 WIB
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail memasuki Gedung KPK dengan mengendarai motor dari Depok menuju Jakarta, Selasa (11/12/2012). Nur Mahmudi diundang oleh KPK untuk menyampaikan pemaparan hasil survei integritas sektor publik. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAWalikota Depok Nur Mahmudi Ismail memasuki Gedung KPK dengan mengendarai motor dari Depok menuju Jakarta, Selasa (11/12/2012). Nur Mahmudi diundang oleh KPK untuk menyampaikan pemaparan hasil survei integritas sektor publik. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
EditorLaksono Hari Wiwoho


DEPOK, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mencabut surat keputusan penetapan pasangan calon dan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Depok pada 24 Agustus 2010. Keputusan itu memenangkan pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad dalam pilkada tersebut.

Ketua KPU Depok Salamun mengatakan, keputusan ini berkaitan dengan keluarnya surat keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan sengketa antara DPC Partai Hanura Kota Depok dengan KPUD soal dukungan ganda.

"Saya tegaskan, bukan membatalkan wali kota terpilih, tapi mengeluarkan SK bahwa penetapan pasangan dan rekapitulasi suara sudah dicabut," katanya kepada wartawan, Rabu (3/7/2013).

Penetapan SK Nomor 9 dan 10/Kpts/R/KPU-kota-011.329181/2013 tersebut meneruskan proses hukum yang ditetapkan MA, yang telah membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum wali kota dan wakil wali Kota Depok tahun 2010.

"Artinya Pilwakot Depok bermasalah. Tapi, kita menyerahkan masalah ini ke Mendagri, apakah mau memberhentikan wali kota atau digelar Pilwalkot ulang. Legitimasinya ada di Mendagri," jelas Salamun.

Yang jelas, lewat keputusan pencabutan SK penetapan itu, ditetapkan bahwa pasangan calon dalam Pilwalkot Depok ada 3, bukan 4 seperti sebelumnya.

"KPU hanya memberi kepastian hukum, mengikuti keputusan MA. Setelah ini kami serahkan ke Mendagri. KPU hanya akan pasif," terangnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Salamun, KPU Depok tidak akan mengambil langkah menggelar Pilwakot ulang atau yang lainnya. "KPU tidak memiliki hak untuk melakukan itu. KPU tak berpihak pada pasangan calon tertentu," tutup Salamun.

Seperti diketahui, Pilwalkot Depok tahun 2010 dimenangkan pasangan Nur Mahmudi-Idris yang diusung PKS. Namun, setelah penetapan pemenang dan pelantikan wali kota, diketahui terdapat dukungan ganda Partai Hanura kepada pasangan calon Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriyatna dan Badrul Kamal-Agus Supriyanto.

Kemudian, Partai Hanura menggugat ke PTUN hingga ke MA soal dukungan ganda kepada salah satu pasangan calon. MA memenangkan Hanura Kota Depok, hingga berujung pada pencabutan SK yang dilakukan KPU Depok.



Video Rekomendasi

Sumber Warta Kota
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Sekalipun Sudah Vaksin, Bukan Berarti Bebas Tak Jalankan Prokes

Wagub DKI: Sekalipun Sudah Vaksin, Bukan Berarti Bebas Tak Jalankan Prokes

Megapolitan
Bagaimana Harimau Tino dan Hari di Ragunan Tertular Covid-19? Ini Kata Dokter Hewan

Bagaimana Harimau Tino dan Hari di Ragunan Tertular Covid-19? Ini Kata Dokter Hewan

Megapolitan
Hasil Penjualan Sapi 23 Pedagang di Depok Dibawa Kabur, Kerugian Ditaksir Rp 1,4 Miliar

Hasil Penjualan Sapi 23 Pedagang di Depok Dibawa Kabur, Kerugian Ditaksir Rp 1,4 Miliar

Megapolitan
Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Anies: Sudah Ada Tanda-tanda Kesembuhan

Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Anies: Sudah Ada Tanda-tanda Kesembuhan

Megapolitan
Video Tawuran Pemuda di Bintaro Viral, Saksi Sebut Ada yang Bawa Sajam

Video Tawuran Pemuda di Bintaro Viral, Saksi Sebut Ada yang Bawa Sajam

Megapolitan
UPDATE 1 Agustus: Tambah 2.701 Kasus Covid-19 di Jakarta, 15.884 Orang Kini Berjuang Sembuh

UPDATE 1 Agustus: Tambah 2.701 Kasus Covid-19 di Jakarta, 15.884 Orang Kini Berjuang Sembuh

Megapolitan
Makan Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Pengusaha Warteg: Kebijakan yang Mengada-ada

Makan Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Pengusaha Warteg: Kebijakan yang Mengada-ada

Megapolitan
Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Megapolitan
Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Megapolitan
Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Megapolitan
Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane

Megapolitan
Pengendara Moge Tabrak Pemotor Honda Beat hingga Tewas, Polisi: Itu Konvoi, Mereka Sunmori...

Pengendara Moge Tabrak Pemotor Honda Beat hingga Tewas, Polisi: Itu Konvoi, Mereka Sunmori...

Megapolitan
Anies: Alasan Tidak Bisa Vaksin di Jakarta Sulit Diterima, Anda Bisa Akses di Mana Saja

Anies: Alasan Tidak Bisa Vaksin di Jakarta Sulit Diterima, Anda Bisa Akses di Mana Saja

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X