Jokowi: Tarif Parkir Baru, Tunggu Bus Transjakarta Datang

Kompas.com - 10/07/2013, 11:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jalan-jalan bersama warga difabel menggunakan bus transjakarta, Kamis (4/7/2013). KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo jalan-jalan bersama warga difabel menggunakan bus transjakarta, Kamis (4/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif parkir ke DPRD DKI. Namun, hal itu baru sebatas usulan.

Jokowi memastikan, keputusan kenaikan tarif parkir selesai digodok bersama anggota Dewan saat sejumlah kebijakan di bidang transportasi, seperti pengadaan transjakarta, ganjil-genap, dan electronic road pricing (ERP) dipastikan selesai.

"Belum, masih proses. Nanti kalau busway (bus transjakarta) sudah datang, ada ganjil genap dan lain-lain rampung, baru kita ke situ," ujar Joko Widodo di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2013).

Jokowi mengaku memiliki konsep tersendiri terkait transportasi di DKI Jakarta. Ia ingin menciptakan pelayanan transportasi yang terpadu. Hal itu dilakukan agar masyarakat yang sebelumnya menggunakan transportasi pribadi beralih ke moda transportasi massal yang nyaman.

"Kenapa kita melakukan ini? kita ingin ada pembatasan penggunaan mobil masyarakat. Itu saja," tuturnya.

Berikut rincian usulan kenaikan tarif parkir:

Tarif di kawasan pengendalian parkir (KPP)
- Mobil: Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per jam.
- Bus, truk, dan sejenisnya: Rp 9.000 hingga Rp 12.000 per jam.
- Sepeda motor: Rp 2.000 hingga Rp 4.000 per jam.
- Sepeda: Rp 1.000 satu kali parkir.

Parkir di jalan Golongan A:
- Mobil: Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per jam.
- Bus dan truk: Rp 6.000 hingga Rp 9.000 per jam.
- Sepeda motor: Rp 2.000 hingga 3.000 per jam.

Tarif parkir di jalan Golongan B:
- Mobil: Rp 2.000 hingga Rp 4.000 per jam.
- Bus dan truk: Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per jam.
- Sepeda motor: Rp 2.000 per jam.

Tarif parkir di tempat parkir lingkungan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
- Mobil: Rp 4.000 hingga Rp 5.000 untuk satu jam pertama dan Rp 2.000 hingga Rp 4.000 untuk jam berikutnya.
- Bus dan truk: Rp 6.000 hingga Rp 7.000 untuk jam pertama dan Rp 3.000 untuk jam berikutnya.
- Sepeda motor: Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per jam.

Tarif penitipan kendaraan atau park and ride milik pemerintah:
- Mobil dan bus: Rp 5.000 per hari.
- Sepeda motor: Rp 2.000 per hari.
- Sepeda: Rp 1.000 per hari.
- Tarif parkir valet: Rp 20.000.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

    Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

    Megapolitan
    Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

    Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

    Megapolitan
    Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

    Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

    Megapolitan
    Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

    Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

    Megapolitan
    Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

    Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

    Megapolitan
    Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

    Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

    Megapolitan
    Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

    Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

    Megapolitan
    Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

    Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

    Megapolitan
    Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

    Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

    Megapolitan
    Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

    Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

    Megapolitan
    Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

    Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

    Megapolitan
    Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

    Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

    Megapolitan
    Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

    Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

    Megapolitan
    Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

    Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

    Megapolitan
    Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

    Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X