Basuki Minta Perseteruannya dengan PPP Tak Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta awak media dan publik untuk tidak memperpanjang permasalahannya dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  

"Enggak usah diperpanjanglah. Hahaha," kata Basuki, seraya tertawa, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9/2013).

Toh, Basuki menganggap tak ada sesuatu yang mendasar terkait penolakan Fraksi PPP kepada dirinya.  

Hingga saat ini, Basuki pun mengaku belum menerima surat pemanggilan yang dialamatkan kepadanya, menyusul nota keberatan dari PPP yang disampaikan kepada pimpinan DPRD DKI. "Pimpinan dewan kan juga tidak merasa ada dasar hukumnya untuk memanggil saya seperti itu," kata Basuki.

Sebelumnya, Fraksi PPP memilih walkout ketika mengetahui Wagub Basuki yang menghadiri sidang paripurna, Senin ini. Pernyataan-pernyataan kontroversial Basuki selama ini, terutama tentang sindirannya terhadap anggota DPRD, dinilai Fraksi PPP sebagai sebuah bentuk pelecehan terhadap institusi.

Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan mengatakan, pimpinan DPRD DKI belum merespons surat pemanggilan DPRD kepada Basuki untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Padahal, surat tersebut telah disampaikan sejak satu bulan yang lalu.

Selain dianggap telah melecehkan institusi DPRD, PPP memandang Basuki telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Pemendagri Nomor 24 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi, di mana gubernur dan wakil gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari walkout itu, berdasar pantauan Kompas.com, anggota Fraksi PPP DPRD DKI yang memilih keluar ruangan, antara lain, Matnoor Tindoan, Ridho Kamaludin, Abdul Aziz, dan Ichwan Zayadi. Mereka telah membubuhkan tanda tangan di presensi kehadiran sebelum memutuskan walkout.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang pernah berkonflik dengan Basuki, Abraham "Lulung" Lunggana, tidak tampak menghadiri sidang paripurna.

Tak hanya melayangkan surat kepada pimpinan DPRD DKI, mereka juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki dan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki.