Kala Jokowi Dipusingkan Aturan Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com — Menyelesaikan masalah di DKI Jakarta dengan cepat dan tepat adalah impian Gubernur DKI Joko Widodo. Namun, yang terjadi kini bagaikan jauh panggang dari api. Sejumlah aturan justru dianggap melemahkan gebrakan Jokowi.

Di sela-sela kerjanya, Rabu (11/9/2013) siang, Jokowi mencurahkan sedikit isi hatinya terkait beberapa program yang terbentur oleh aturan. Salah satunya, revitalisasi angkutan kota, yakni dengan pembentukan wadah angkutan DKI.

Di satu sisi, Jokowi ingin semua angkutan kota di DKI masuk ke dalam satu manajemen. Namun, di sisi lain, belum ada wadah yang siap mengakomodasi keinginannya itu.

Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) yang diwacanakan akan dihibahkan ke Pemprov DKI dari Kementerian BUMN dipastikan tidak akan dilakukan tahun 2013. Sementara itu, PD Transjakarta belum disahkan oleh DPRD DKI, dan entah kapan perda itu disahkan. "Maunya ditempelkan manajemennya, tapi kan saat ini belum. Itulah yang sulit. Saya itu biasa di swasta, enggak mau saya orientasi ke prosedur, saya biasa orientasi ke hasil, ke hasil, ke hasil," ujar Jokowi menegaskan maksud pernyataannya.

Jokowi melanjutkan, akibat lamanya prosedur yang harus ditempuh, pihaknya mengaku kesulitan untuk segera merealisasikan program yang hendak dijalankannya itu. Hal inilah yang berdampak pada kegamangan di jajaran pegawai pemerintahannya.

Idealnya, lanjut Jokowi, Pemprov DKI dapat dengan mudah menjadikan PD Transjakarta sebagai wadah angkutan kota. Pihaknya hanya melakukan pengawasan kinerja PD Transjakarta. "Tapi kan kaget saya. Peraturan kok kayak gini. Ini makin ke sini makin pusing lagi. Hal-hal yang sebenarnya simpel, menjadi sulit," lanjut Jokowi.

Beberapa program Jokowi yang terbentur oleh peraturan baru antara lain pembebasan lahan di bantaran kali yang berbenturan dengan aturan pusat, kebijakan menanggulangi kemacetan yang berbenturan dengan kebijakan mobil murah oleh pemerintah pusat, serta berbagai kebijakan lain. "Ya gimana lagi," pasrah Jokowi.