TANGERANG, KOMPAS.com — "Mau kir, Pak? Biar kita yang urus...,” kata seseorang sambil menghampiri sopir truk yang hendak masuk ke kompleks uji kelaikan kendaraan umum atau kir Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Tangerang Selatan.

Orang itu adalah calo yang tengah menawarkan jasa mengurus keperluan uji kir di tempat itu. Praktik percaloan di tempat itu dikeluhkan para sopir atau pemilik kendaraan karena mereka tak jarang memaksa pemohon uji kir. Dari pantauan, para calo itu tanpa sungkan-sungkan langsung menghampiri orang yang hendak masuk ke halaman tempat uji kir.

Bahkan, sebagian sudah menunggu mangsa di depan pintu gerbang kompleks itu. ”Begitu kami hendak masuk, mereka sudah langsung menawarkan,” kata Nur (40), Jumat (13/9), seorang sopir yang hendak melakukan uji kir.

Maraknya calo di tempat itu sangat ironis mengingat tempat uji kir ini letaknya tepat di depan kantor Wali Kota Tangsel. Mereka begitu berani beroperasi di tempat itu.

Tempat uji kir itu berada dalam sebuah kompleks perkantoran sementara pemerintahan Tangsel di Jalan Raya Serpong, Setu. Bangunan paling depan berdekatan dengan jalan raya. Di sebelahnya, terpisahkan pagar, adalah kompleks kantor DPRD Tangsel.

Hanya terpisah halaman, berdiri bangunan yang menjadi kantor Wali Kota Tangsel. Pintu gerbang masuk ke lokasi uji kir pun sekaligus pintu masuk ke gedung kantor wali kota dan sejumlah kantor dinas lainnya. Ada juga jalan tembus ke kantor DPRD.

Calo-calo itu menawarkan jasa mereka untuk mengurus uji kir dengan memberikan harga yang jauh di atas tarif resmi. Menurut sejumlah sopir, para calo itu meminta uang jasa hingga Rp 150.000.

”Tergantung masing-masing, kadang Rp 150.000, kadang bisa kurang sedikit,” ujar Nur.

Ia mengaku pernah memakai jasa calo karena tidak ingin repot mengurus uji kir kendaraannya. Namun, tidak semua pemohon uji kir memakai jasa para calo itu.

Sebagian memilih untuk mengurus sendiri karena menurut mereka prosesnya cukup mudah.