Soal Mobil Murah, Pemerintah atau Pemprov DKI yang Pro-Rakyat?

Kompas.com - 16/09/2013, 09:24 WIB
Jakarta macet KOMPAS / LASTI KURNIAJakarta macet
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan mobil murah pemerintah pusat tidak sinkron dengan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Pada akhirnya, masyarakat yang menilai kebijakan mana yang berpihak kepada rakyat.

Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Efendi Ghazali, mengaku tidak heran dengan situasi tersebut. Menurutnya, wajar jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyayangkan kebijakan mobil murah yang diprediksi akan semakin membuat jalan di Jakarta semakin penuh kendaraan.

"Kalau itu (keluhan) yang dilontarkan ke publik, biarkan publik menilai. Mana yang memihak rakyat? Kebijakan Pemda atau Pusat?" ujar Effendi di Jakarta, Minggu (15/9/2013) malam.

Efendi menjelaskan, meski masa pemerintahan pemimpin negara ini telah menjelang garis akhir, belum terlambat untuk melaksanakan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mengatasi tumpang tindih tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Efendi, melibatkan pemangku kebijakan, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebagai penekan, keluhan akan tumpang tindihnya kebijakan antara pusat dan daerah harus terus disampaikan kepada masyarakat.

"Pada saat yang sama (dengan koordinasi) harus terus menyampaikan apa adanya ke publik bahwa pembangunan hak publik bisa terganggu. Kalau begitu terus, masalah yang muncul," lanjutnya.

Dengan demikian, komunikasi tersebut membuat pendidikan politik yang baik kepada para pemangku kebijakan bahwa pejabat negara yang baik adalah pejabat yang mau bersusah-susah demi kepentingan masyarakat, bukan yang lainnya.

Di tengah-tengah upaya Jokowi-Ahok meniadakan kemacetan dengan mengadakan transportasi umum pada akhir 2013 dan awal 2014, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang  Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC. Ini seakan jadi pengacau saat Jokowi-Ahok hendak mengurai benang kusut persoalan kemacetan di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya, mau gimana lagi," kata Jokowi pasrah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Megapolitan
Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Megapolitan
2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

Megapolitan
Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Megapolitan
RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.