Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Satpol PP DKI Mengubah Wajah...

Kompas.com - 16/10/2013, 17:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak mudah mengubah kebiasaan lama, apalagi kebiasaan itu identik dengan citra buruk. Situasi itulah yang terjadi di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta seusai berganti pimpinan. Ketidakpercayaan, rasa ragu, hingga sinisme mengiringi kerja para penegak peraturan daerah Jakarta yang selama ini identik dengan pentungan dan tameng itu.

Namun, anggapan negatif itu mulai berubah, apalagi petugas Satpol PP mengerjakan tugas dengan baik. Kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013), Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso menuturkan keberhasilan institusi yang dipimpinnya selama enam bulan terakhir, khususnya dalam melepas citra lama menjadi wajah menjadi lebih humanistis. Mulai dari penertiban pedagang kaki lima Tanah Abang hingga relokasi warga ke rusun, sukses dikawal.

"Sejak pertama saya menjabat, Pak Gubernur bilang, 'Yang kita hadapi, kita pindahkan, kita tata itu saudara kita, bukan musuh kita.' Itu saja yang dia bilang, enggak ada yang lain-lain," ujar Kukuh.

Pesan itu kemudian diteruskan ke ribuan anggota Satpol PP ketika apel sebelum melaksanakan penindakan. Tentunya dengan kalimat yang telah diimprovisasinya demi menggugah hati personel.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso

Hasilnya cukup memuaskan. Kukuh mencatat ada 14 penertiban yang dilakukan Satpol PP, seluruhnya tergolong berhasil. Satpol PP berhasil menggusur warga dekat KPK, Kampung Srikandi, Jatinegara Kaum, menggusur warga di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bantar Gebang, Puri Kembangan, pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Pasar Gembrong, serta menertibkan Pasar Jatinegara, Pasar KS Tubun, PKL Kota Tua dan Koja, hingga relokasi di Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio.

Tak hanya mengurus proses relokasi, personel Satpol PP turut terlibat dalam proses dialog, negosiasi, hingga komunikasi dengan target penindakan. Tidak dengan pentungan, tidak pula dengan tameng. Mereka "bersenjatakan" pendekatan dari hati ke hati.

"Malah kalau saya bilang, lebih berhasil daripada dulu pakai pentungan dan tameng. Kita pun sadar memang tak bisa ditindak begitu saja. Asal ada solusinya, saya kira enggak masalah. Yang lahan KPK, malahan Gubernur antar sendiri," ujar Kukuh.

Meski demikian, Kukuh mengakui bahwa proses yang dilakukan anak buahnya tersebut masih sering ditanggapi miring. Bahkan, institusinya pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan tindak kekerasan. Kasus itu terjadi saat petugasnya menertibkan warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakrta Utara.

Kukuh mengatakan, insiden di Pluit itu terjadi ketika petugasnya ingin memindahkan warga yang tidur di atas alat berat. Saat akan diangkat, warga itu memberontak membabi buta sehingga terpaksa diamankan Satpol PP. Meski sempat dibawa ke ranah hukum, warga itu mencabut laporan dan penindakan tetap terjadi.

"Nyatanya mereka mencabut laporannya di polisi. Itu kan berarti mengakui mereka salah dan lahan yang ditempati itu lahan pemerintah," ujarnya.

Kukuh mengatakan, meski dipukul, dicerca, dan diragukan, anggotanya justru mendapatkan motivasi untuk berbenah diri. Satpol PP ingin menjadi bagian dari pembangunan Jakarta, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan komunikasi aktif. Ia berharap masyarakat tidak ragu menerima wajah baru Satpol PP, wajah tanpa kekerasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Megapolitan
Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Megapolitan
Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Megapolitan
Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Megapolitan
Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com