Kompas.com - 18/10/2013, 07:43 WIB
Koordinator Forum Musyawarh Guru Jakarta (FMGJ) (paling kanan) Retno Listyarti Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKoordinator Forum Musyawarh Guru Jakarta (FMGJ) (paling kanan) Retno Listyarti
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) menduga adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Koordinator FMGJ, Retno Listyarti mengungkapkan penyimpangan tersebut disebabkan karena anggaran Disdik DKI selama ini memprioritaskan pembangunan fisik sekolah daripada kesejahteraan guru.

"Dinas Pendidikan itu tidak mengurusi proyek, tetapi konsentrasi pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan siswa," kata Retno, di kantor LBH Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Oleh karena itu, FMGJ mendesak Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk berani membuat terobosan meniadakan anggaran pembangunan fisik di dalam anggaran Dinas Pendidikan DKI. Seharusnya, kata dia, anggaran infrastruktur berada di dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI.

Selain itu, Disdik DKI juga diduga tidak memiliki koordinasi dalam menggunakan anggaran daerah. Padahal, anggaran paling tinggi dialokasikan untuk pendidikan. Hal itu menyebabkan kemunculan proyek-proyek yang tidak jelas.

Menurut dia, program kemajuan pendidikan di DKI masih sebatas pembangunan fisik saja. Disdik DKI, lanjutnya, tak jarang mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.

"Soal buku di perpustakaan, bukunya ditaruh di kardus, bukunya tidak bisa dipajang. Lucunya dropping buku baru terus dilakukan tanpa melihat kapasitas perpustakaan. Pertanyaannya ada koordinasi dengan pihak sekolah enggak sih? Kemudian, perbaikan lantai sekolah Rp 500 juta. Padahal sekolah tersebut baru di-cat beberapa bulan yang lalu," kata Retno.

Walaupun telah memberikan berbagai pernyataannya tersebut, sayangnya, FMGJ tidak bisa memberikan data detail terkait sekolah-sekolah yang bermasalah. Ratna mengaku telah menyerahkan seluruh data sekolah yang bermasalah kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan anggaran Disdik di APBD DKI 2013, sebesar Rp 11 triliun telah dialokasikan secara tepat. Sebanyak 50 persen APBD tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, gaji, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), guru bantu, dan guru honorer. Sementara 37,5 persen dialokasikan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah. 12,5 persen sisanya dialokasikan untuk kegiatan sekolah. Misalnya untuk ujian nasional, peningkatan kompetensi guru, persiapan olimpiade sains, dan peningkatan manajemen.

Taufik mengatakan, sarana dan prasarana juga penting untuk diurusi. Sebab, tak sedikit bangunan sekolah yang telah berusia. Zaman dahulu, kata dia, bangunan belum mengenal adanya baja ringan. Sehingga sebagian besar bangunan sekolah masih menggunakan kayu sebagai pondasi dasar.

Tahun ini, ada sebanyak 38 sekolah yang direhab total. Sementara sekitar 100 sampai 200 sekolah akan direhabilitasi berat, tahun ini. Untuk anggarannya, dibutuhkan Rp 10 hingga Rp 26 miliar. "Untuk rehab gedung SD, membutuhkan Rp 9-10 miliar, gedung SMP belasan miliar, dan gedung SMA bisa membutuhkan sampai Rp 20 miliar. Karena membutuhkan laboratorium, dan biasanya 4 lantai," kata Taufik.

Kendati demikian, Disdik DKI akan terus berkoordinasi dengan mitra dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Apabila memang harga yang diajukan terlalu tinggi, maka Disdik DKI juga akan melakukan efisiensi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Megapolitan
Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang 'Bermain'

Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang "Bermain"

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X