Huni Rusun Pinus Elok, Warga Ria Rio Belum Urus KTP Baru

Kompas.com - 21/10/2013, 14:06 WIB
Estu Suryowati <suryowati88@gmail.com> Estu Suryowati
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Ria Rio yang telah direlokasi di rumah susun sewa (rusunawa) Pinus Elok, Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur, banyak yang belum mengurus dokumen kependudukan.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Timur Abdul Haris menuturkan, terdapat 220 kepala keluarga (KK) warga Ria Rio yang dipindahkan ke rusun Pinus Elok dengan jumlah 837 jiwa. Dari jumlah tersebut, ada 430 warga wajib ber-KTP yang mesti melaporkan di Kelurahan Penggilingan untuk kepengurusan KTP mengenai kepindahan mereka.

"Dari 430 itu, baru 80 jiwa yang terlayani," kata Haris, saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (21/10/2013).

Sementara untuk 407 warga lainnya merupakan warga yang belum wajib ber-KTP, karena memang masih berusia 16 tahun ke bawah. Kendati demikian, Haris mengatakan, warga Ria Rio sudah dibantu melalui penarikan data kepindahan mereka melalui sistem data base Sudin Dukcapil.

Warga Ria Rio, yang sebelumnya berdomisili masuk di Kelurahan Kayu Putih, kata Haris, kini sudah terdata sebagai warga Kelurahan Penggilingan. Normalnya, dalam kepengurusan perpindahan warga mesti mengurus dari kelurahan asal tempat tinggal mereka.

"Jadi mereka tidak perlu ke Kelurahan Kayu Putih lagi. Data base-nya sudah saya tarik by system. Sudah jadi di Penggilingan," ujar Haris.

Setelah melaporkan perpindahan, warga bisa mendapatkan KTP yang telah berganti dengan alamat baru mereka. KTP yang turun nantinya merupakan KTP reguler.

"Ada warga yang belum mau mengurus karena ada yang membeli kendaraan. Karena alamat mereka sebelumnya terdaftar di tempat pembelian di Ria Rio," ujar Haris.

Selain itu, Haris mengatakan ada pula warga yang menyampaikan bagaimana jika mereka hendak melakukan perpenjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pasalnya, kepengurusan perpanjangan STNK tentunya mesti memiliki kecocokan data alamat dengan yang sebelumnya. Kewenangan itu menurutnya ada di kepolisian.

Jika terhitung dari waktu relokasi warga mulai 30 September hingga 21 Oktober ini, warga sudah melanggar ketentuan Peraturan Gubernur nomor 93 Tahun 2012. Jika warga belum melaporkan perpindahan selambat-lambatnya 14 hari, akan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan perpindahan.

"Istilahnya dokumen kependudukannya sudah tidak update," ujar Haris.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Megapolitan
Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Megapolitan
5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

Megapolitan
Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Megapolitan
Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Megapolitan
Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Megapolitan
Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Megapolitan
30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Megapolitan
Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Megapolitan
[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X